
Repelita Jakarta - Kondisi politik Budi Arie Setiadi selaku Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) saat ini berada pada posisi paling rendah dalam karier politiknya menurut pengamat politik Hasyibulloh Mulyawan.
Penyebab utama dari situasi tersebut adalah penolakan yang diterima Budi Arie dari Partai Gerindra serta indikasi penolakan yang sama dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Ruang gerak Budi Arie untuk mendapatkan kendaraan politik baru semakin terbatas akibat sikap tegas yang ditunjukkan kedua partai tersebut.
Wakil Ketua Umum PSI Ronald A Sinaga menegaskan bahwa partainya tidak akan menerima orang yang dianggap mengkhianati Presiden Joko Widodo.
"Patron politik kita Jokowi. Yang pasti pengkhianat Jokowi tidak ada tempat di PSI," kata Bro Ron, Rabu (19/11/2025).
Pernyataan Budi Arie yang menyebut "Projo bukan Pro Jokowi" menjadi dasar utama PSI menggolongkannya sebagai pihak yang tidak lagi setia kepada Jokowi.
Hasyibulloh Mulyawan menjelaskan bahwa sikap hati-hati partai politik sangat wajar dalam menghadapi figur seperti Budi Arie saat ini.
Beban kasus hukum yang menjeratnya, terutama dugaan keterlibatan dalam permasalahan judi daring di Kementerian Komunikasi dan Informatika pada masa kepemimpinannya, menjadi alasan utama partai enggan menerimanya.
"Pastinya partai politik akan lebih berhati-hati. Budi Arie tersandera kasus hukum, ini yang menjadi pertimbangan utama," ujar Hasyibulloh saat dihubungi, Jumat (21/11/2025).
Setiap partai tidak ingin citra dan tingkat keterpilihan mereka rusak hanya karena menerima figur yang sedang bermasalah secara hukum menjelang kontestasi politik 2029.
Selain itu, Hasyibulloh juga menilai bahwa keberadaan organisasi Projo sendiri sudah kehilangan relevansi di panggung politik nasional.
Menurutnya, Projo merupakan organisasi relawan bersifat sementara yang hanya dibentuk untuk mendukung Jokowi pada masa pemilu tertentu.
Dalam sistem demokrasi yang normal, kelompok relawan seperti itu seharusnya menghentikan aktivitasnya setelah pemilu selesai.
Kini Projo diperkirakan sedang memasuki fase akhir keberadaannya karena tidak lagi memiliki peran signifikan dalam konstelasi politik ke depan.
Masa depan organisasi tersebut dinilai semakin mendekati batas akhir karena fungsinya sudah tidak dibutuhkan lagi dalam persiapan menghadapi pemilu mendatang.
Editor: 91224 R-ID Elok

