Gus Hilmi Firdausi: Bandara Ilegal Morowali Masih Aman, Keadilan di Indonesia Harus Viral Dulu Baru Bergerak?

Repelita Morowali - Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Qur’an Assa’adah, Gus Hilmi Firdausi, kembali mengungkit kontroversi fasilitas penerbangan di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park yang diduga berjalan tanpa keterlibatan lembaga negara, sambil menyoroti kesulitan meraih keadilan di tengah sikap pasif aparat penegak hukum.

Menurutnya, kondisi ini mencerminkan betapa rumitnya mencari keadilan melalui saluran resmi, terutama ketika pemerintah dan polisi tampak lamban dalam menangani isu yang berpotensi mengancam kedaulatan wilayah.

Pada 26 November 2025, melalui akun X @hilmi28, Gus Hilmi bertanya, Apa sebegitu sulit mencari keadilan di negeri ini lewat aparat penegak hukumnya?

Ia menyindir fenomena di mana masyarakat terpaksa menanti campur tangan presiden untuk menyelesaikan kasus-kasus yang merusak rasa keadilan kolektif.

Apa Presiden harus selalu turun tangan menyelesaikan vonis yang merusak rasa keadilan masyarakat? sesalnya, merujuk pada kasus Ira Puspadewi, dua guru dari Sulawesi Selatan, Tom Lembong, dan Hasto Kristiyanto.

Gus Hilmi juga mengkritik pola di mana perkara hukum baru mendapat sorotan setelah menjadi viral di platform digital, bukan karena inisiatif lembaga berwenang.

Apakah harus selalu no viral no justice? tandasnya.

Sementara itu, aktivis Faizal Assegaf turut mengomentari temuan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai bandara ilegal di Morowali, yang menurutnya menunjukkan adanya ketidakwajaran.

Faizal mencatat bahwa delapan bulan lalu, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menutup program TNI Manunggal Membangun Desa ke-123 di bawah Kodim 1311/Morowali, namun tidak pernah menyebut isu bandara yang ternyata telah aktif sejak 2019 pada era pemerintahan Jokowi.

Pada 26 November 2025, melalui akun X @faizalaasegaf, ia menyatakan bahwa Mungkin ada silang kepentingan kedua pihak.

Jika asumsi itu terbukti, Faizal memperingatkan bahwa situasi tersebut menjadi indikator berbahaya bagi kohesi pemerintahan Presiden Prabowo karena melibatkan dua tokoh sentral di kalangan militer.

Kalau demikian sangat berbahaya, sebab kedua tokoh berada di lingkar inti kekuasaan. Berpotensi menyulut ketegangan serius, sebutnya.

Faizal menambahkan bahwa kecurigaan terhadap kepalsuan tidak terbatas pada dokumen pribadi, melainkan juga mencakup sikap para pemimpin di lingkaran elite.

Bukan hanya ijazah yang palsu, perilaku elite juga penuh kepalsuan, tandasnya.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga