DPR: Bandara IMIP Tanpa Bea Cukai, Imigrasi dan Perhubud, Negara Dalam Negara yang Hidup Seenaknya di Morowali

Repelita Morowali - Keberadaan bandara di dalam kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park terus memicu kegelisahan masyarakat luas karena beroperasi tanpa kehadiran satu pun institusi negara.

Satgas Pengamanan Kawasan Hutan yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menemukan fakta mencengangkan saat meninjau lokasi dekat area latihan militer TNI.

Di bandara yang sudah aktif digunakan itu tidak terdapat kantor Bea Cukai, tidak ada pos Imigrasi, dan bahkan otoritas penerbangan sipil yang seharusnya di bawah Dirjen Perhubungan Udara sama sekali absen.

Ketiadaan perangkat negara di fasilitas vital tersebut memunculkan dugaan kuat bahwa kawasan IMIP telah menjadi wilayah eksklusif yang lepas dari kendali hukum nasional.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, mendesak pemerintah segera melakukan pengusutan menyeluruh terhadap operasional bandara tanpa otoritas resmi tersebut.

"Tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah, itu sama saja dengan ada negara dalam negara," tegas Oleh Soleh dalam pernyataannya pada Rabu 26 November 2025.

Ia meminta Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta seluruh aparat pertahanan dan keamanan bertindak cepat dan tegas.

Keberadaan bandara tanpa pengawasan negara dinilai bukan sekadar pelanggaran aturan penerbangan sipil, melainkan juga membuka peluang besar terhadap ancaman keamanan nasional.

Mulai dari penyelundupan barang terlarang, pergerakan orang tanpa catatan resmi, hingga berbagai aktivitas ilegal lain yang tidak terdeteksi sama sekali.

"Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak tegas siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati," tutupnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga