Ahmad Khozinudin Tuding Pengusung Damai Ijazah Jokowi: Pengkhianat Rakyat, Sandiwara Pejuang atau Takut Penjara dan Godaan Uang?

 Repelita Jakarta - Pengacara kelompok Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, dengan tegas menolak segala kemungkinan penyelesaian secara damai dalam perkara dugaan pemalsuan dokumen pendidikan milik mantan Presiden Joko Widodo, karena menurutnya hal itu sama saja dengan pengkhianatan terhadap aspirasi masyarakat luas.

Ia menyatakan keheranan atas munculnya isu bahwa ada elemen-elemen tertentu yang berupaya memfasilitasi rekonsiliasi melalui pendekatan keadilan restoratif.

Ahmad mengakui bahwa jika dorongan untuk berdamai berasal dari lingkaran dekat Jokowi, seperti yang pernah disinggung oleh Andi Azwan yang berulang kali menyiratkan keterbukaan Jokowi terhadap dialog, maka situasi itu masih bisa diterima sebagai strategi pertahanan.

"Saat inisiatif itu berasal dari kubu Jokowi, seperti yang sudah disampaikan oleh Andi Azwan yang berulang kali menyampaikan sikap Jokowi yang membuka pintu damai, tentu hal itu dapat dimengerti," ujar Ahmad kepada fajar.co.id pada Minggu 23 November 2025.

Yang benar-benar mengejutkannya adalah kabar bahwa inisiatif tersebut justru datang dari kalangan yang selama ini dikenal vokal menentang kebijakan dan tindakan Jokowi di berbagai isu nasional.

"Namun kabar yang saya terima berasal dari sejumlah orang yang dalam narasinya selalu melawan Jokowi," sebutnya.

"Bagaimana bisa? Apakah perlawanan terhadap Jokowi selama ini yang ditampilkan kepada publik hanya sandiwara? Hanya basa-basi?," timpalnya.

Ahmad mengingatkan bahwa publik masih menyimpan ingatan traumatis dari berbagai kejadian kelam seperti insiden tragedi Kanjuruhan, kekacauan di KM 50, korban jiwa di antara petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, pembubaran Front Pembela Islam, serta kasus-kasus penindakan terhadap tokoh agama dan pegiat hak asasi manusia.

Oleh karena itu, ia mempertanyakan niat tulus dari pihak-pihak yang secara mendadak mengusulkan rekonsiliasi, apakah itu murni atau ada agenda lain di baliknya.

Lebih lanjut, Ahmad menilai sangat tidak logis jika kelompok yang pernah keras menuduh keaslian ijazah Jokowi kini berpaling ke arah yang bertolak belakang.

Di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini, menurutnya, tidak ada lagi ruang untuk menyembunyikan motif-motif terselubung dari pandangan umum.

"Di era digital seperti saat ini, tak ada kabar yang benar-benar rahasia. Bahkan layar HP pun bisa menjadi mata dan telinga yang meneruskan informasi dan segala bentuk rahasia," ungkapnya.

Karena itu, Ahmad kembali menegaskan posisi tim hukumnya yang menolak total segala bentuk upaya perdamaian dalam proses yudisial ini.

"Kami ingin menuntaskan kasus ini, tak ingin berdamai dengan kepalsuan, kebohongan, dan kezaliman," Ahmad menuturkan.

Ia bahkan secara terbuka menantang siapa pun yang mendorong perdamaian untuk jujur mengakui alasan sebenarnya kepada masyarakat.

"Takut penjara? Katakan saja sejak awal, sehingga tak perlu menipu rakyat di balik jubah seorang pejuang," ucapnya.

Sementara itu, terkait dugaan adanya tawaran imbalan finansial, Ahmad mengingatkan bahwa perjuangan melalui jalur hukum tidak boleh dikorbankan demi kepentingan material pribadi.

"Kena godaan materi? Semestinya sejak awal harus sadar, jalan perjuangan adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Bukan sarana untuk berkhianat dan mencari uang," terangnya.

Ahmad menegaskan bahwa sikap tegas dari pihaknya bukan semata untuk melindungi integritas Roy Suryo dan rekan-rekannya, melainkan juga untuk mempertahankan kepercayaan dari seluruh warga negara.

"Kalau Roy Suryo Cs berdamai dengan Jokowi, sudah pasti rakyat akan mencap sebagai pengkhianat. Kubu Jokowi juga akan tertawa terbahak-bahak merayakan kemenangan," tandasnya.

Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa tidak ada celah sedikit pun untuk menerima tawaran rekonsiliasi dalam perkara ini.

"Siapapun yang merintis jalan perdamaian, sama saja dia sedang membangun jalan pengkhianatan," imbuhnya.

Akhirnya, Ahmad mengajak seluruh masyarakat untuk tetap bersatu dalam mendukung kelanjutan proses hukum yang sedang berlangsung menuju persidangan.

"Tinggal selangkah lagi menuju persidangan, tanda sejarah Bangsa Indonesia akan ditulis ulang kembali," kuncinya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga