Agus Wahid: Kalau Soal Bandara Morowali Benar, Indonesia Sedang Bahaya Besar

Repelita Morowali - Perdebatan nasional mengenai dugaan operasional fasilitas penerbangan khusus di kawasan industri Indonesia Morowali Industrial Park terus memanas dengan kritik tajam dari analis politik Agus Wahid yang menyoroti berbagai ketidakwajaran di balik pembangunannya.

Agus Wahid menilai bahwa persoalan ini melampaui sekadar administrasi biasa dan menyinggung kerjasama internasional yang diduga menyembunyikan agenda terselubung.

Luar biasa memang kaum bandit di negeri Konoha ini. Bagaimana tidak? Tak lama memenangkan pemilihan presiden pada 2014, segera terbangun Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah, ujar Agus kepada fajar.co.id pada Kamis 27 November 2025.

Ia menjelaskan bahwa kawasan seluas sekitar 2000 hektare itu merupakan hasil kolaborasi investasi antara Indonesia dan China untuk mengolah sumber daya nikel dengan nilai mencapai 34,3 miliar dolar AS.

Sebuah perusahaan swasta ini merupakan kerjasama Indonesia (Jokowi)-Jinping (China) yang menelan investasi sebesar AS$ 34,3 dengan areal seluas sekitar 2.000 ha, katanya.

Agus Wahid mempertanyakan apakah proyek raksasa tersebut murni bertujuan ekonomi atau justru sebagai imbalan atas dukungan politik selama masa kampanye.

Sebuah prestasi langsung atas kemenangan Jokowi atau merupakan kompensasi atas funding saat biaya politiknya menuju istana, ucapnya.

Berdasarkan data dari teknologi kecerdasan buatan serta pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Agus Wahid mengungkapkan bahwa bandara di lokasi itu tidak berada di bawah pengawasan otoritas dirgantara nasional.

Yang lebih mengagetkan, bandara itu tak dilengkapi perlengkapan alat navigasi. Juga, tak ada petugas bea cukai dan imigrasi. Weleh, weleh, imbuhnya.

Menurutnya, ketidakhadiran elemen pengawasan strategis tersebut sangat merusak integritas wilayah negara.

Dengan tiadanya beberapa perangkat strategis itu, bagaimana menjaga kedaulatan negara, sementara Bandara Morowali terlepas dari status hukum teritorial Indonesia, timpalnya.

Agus Wahid menambahkan bahwa pengelolaan keseluruhan bandara sepenuhnya berada di tangan eksekutif IMIP tanpa intervensi dari personel domestik.

Otoritas Bandara tersebut dipegang sepenuhnya oleh managemen IMIP, tanpa sentuhan operasional dari anasir domestik, terangnya.

Ia sepakat dengan pandangan Sjafrie Sjamsoeddin bahwa kondisi ini berpotensi membentuk entitas otonom di dalam wilayah negara.

Dalam evaluasinya, Agus Wahid juga membahas risiko penyelewengan bandara untuk agenda non-ekonomi.

Ketiadaan keterlibatan anak bangsa Indonesia sangat terbuka terjadinya penyalahgunaan area bandara sebagai pusat people smuggling dan barang-barang China dengan status ilegal, bebernya.

Ia bahkan berspekulasi tentang skala masuknya pekerja asing tanpa kontrol sejak 2015.

Jika diasumsikan penggunaannya secara efektif sejak awal 2015, berapa juta orang-orang selundupan China yang langsung ke Morowali selama sembilan tahun terakhir, tandasnya.

Agus Wahid menghubungkan hal itu dengan komitmen Presiden ke-7 Joko Widodo soal penciptaan lapangan kerja.

Yang perlu ditelaah lebih jauh, mereka yang bermigrasi ke Morowali berambut cepak dan berbadan tegap. Tak ubahnya paramiliter, Agus menuturkan.

Adakah Bandara Morowali bagian dari grand design untuk migrasi besar-besaran angkatan militer China ke Tanah Air, kuncinya.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga