Utang Proyek Kereta Cepat Capai Rp116 Triliun, Pemerintah Cari Skema Pembayaran di Luar APBN

 

Repelita Jakarta - Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung memasuki tahun kedua operasionalnya pada Oktober 2025, dua tahun setelah diresmikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada 2 Oktober 2023 di Stasiun Halim, Jakarta.

Kereta cepat pertama di Indonesia ini mampu menempuh jarak Jakarta–Bandung hanya dalam waktu 30 menit, menjadikannya simbol kemajuan teknologi transportasi nasional.

Proyek ini dimulai sejak 2015 dengan pembentukan PT Kereta Cepat Indonesia Cina dan ditetapkan sebagai proyek strategis nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.

Pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank sebesar 75 persen dan sisanya dari modal pemegang saham, termasuk konsorsium BUMN.

Meski telah beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta–Bandung kini menghadapi tantangan besar terkait beban utang yang ditanggung PT KCIC.

Hingga 2025, total utang proyek ini telah mencapai Rp116 triliun, mendorong para pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas tekanan finansial yang semakin berat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan dana APBN untuk membayar utang proyek tersebut.

Pernyataan tersebut mendorong Badan Pengelola Investasi dan pihak terkait untuk menyusun skema alternatif demi meringankan beban utang.

Jika tidak segera ditangani, beban utang diprediksi akan terus membengkak dan berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap keuangan negara.

Pemerintah juga dihadapkan pada tuntutan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul, termasuk dugaan mark up dan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga