Tunjangan Reses Melonjak, LIMA: Anggota DPR Seperti Tidak Insaf, Terus Utak-Atik Anggaran

Repelita Jakarta - Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti menilai DPR RI belum menunjukkan sikap introspektif dalam pengelolaan anggaran negara, terutama setelah peristiwa demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025.

Ray menyampaikan kritik tersebut kepada awak media pada Rabu, 15 Oktober 2025.

Ia menyebut bahwa anggota DPR terus melakukan perubahan anggaran tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan kemarahan publik.

Demonstrasi yang terjadi pada 27 hingga 30 Agustus 2025 salah satunya dipicu oleh kebijakan tunjangan perumahan bagi anggota DPR yang mencapai Rp 40 hingga 70 juta.

Setelah gelombang protes tersebut, DPR membatalkan tunjangan perumahan bagi para legislator.

Namun, sorotan publik kembali mengarah ke DPR setelah muncul kebijakan baru berupa kenaikan dana reses dari Rp 400 juta menjadi Rp 702 juta.

Dana reses merupakan anggaran yang digunakan anggota DPR RI untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Ray menilai kenaikan dana reses tersebut menunjukkan bahwa DPR belum sepenuhnya belajar dari peristiwa demonstrasi sebelumnya.

Ia menyebut bahwa introspeksi yang dilakukan hanya berlangsung sesaat dan kini kembali mengulangi pola lama.

Menurut Ray, alasan yang digunakan DPR untuk menaikkan tunjangan reses, seperti padatnya titik kegiatan di dapil, terlalu dipaksakan dan tidak dapat diterima.

Ia juga menyoroti minimnya transparansi dalam penggunaan dana reses yang semakin memperbesar ketidakpercayaan publik.

Ray mempertanyakan apakah benar seluruh titik kegiatan telah dikunjungi, apakah benar kegiatan reses berlangsung di semua titik, dan apakah benar aspirasi masyarakat diserap secara menyeluruh.

Ia meminta agar DPR menunjukkan laporan kegiatan yang dapat diakses masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Menanggapi kritik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa parlemen akan membuat aplikasi khusus untuk pelaporan kegiatan reses oleh setiap anggota DPR.

Dasco menyebut bahwa aplikasi tersebut akan mewajibkan setiap legislator melaporkan kegiatan reses mereka melalui akun masing-masing.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat nantinya dapat mengakses laporan tersebut dengan mudah, cukup mengetik nama anggota DPR yang ingin dilihat.

Ketua Harian Partai Gerindra itu juga menyampaikan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan dilibatkan dalam pengawasan laporan kegiatan reses.

Dasco menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengadakan rapat agar aplikasi pelaporan kegiatan reses segera dapat digunakan oleh seluruh anggota DPR.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

 

Baca Juga