Repelita Jakarta - Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, menyoroti dampak panjang dari polemik ijazah Presiden Joko Widodo yang hingga kini belum tuntas. Ia menilai isu tersebut telah menimbulkan pengaruh negatif terhadap pola pikir generasi muda, terutama di media sosial seperti TikTok.
Fenomena itu, menurut Saut, menjadi tanda bahwa ketidakjelasan kasus ini telah menimbulkan preseden buruk bagi dunia pendidikan. Ia mengungkapkan kekhawatiran karena banyak anak muda mulai meremehkan pentingnya sekolah dengan menjadikan posisi presiden sebagai pembenaran.
“Di TikTok sekarang anak-anak bilang, untuk apa sekolah, tidak sekolah saja bisa menjadi presiden. Bahaya tidak tuh,” ujar Saut dalam tayangan di kanal YouTube Official iNews, Kamis (16/10/2025).
Saut menegaskan, persoalan ijazah Jokowi harus segera diselesaikan secara terbuka dan tuntas agar tidak terus menimbulkan keraguan publik. Ia menilai penyelesaian ini penting untuk menjaga kredibilitas pendidikan serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.
Ia juga menyinggung lemahnya dukungan publik terhadap sejumlah tokoh yang selama ini mengupayakan kejelasan isu tersebut. Saut menyebut nama Roy Suryo, Rismon Sianipar, Michael Sinaga, Dokter Tifa, dan Bonatua Silalahi yang menurutnya bekerja dengan dukungan minim dari masyarakat luas.
“Saya melihat Roy Suryo, Rismon Sianipar, Michael Sinaga, Dokter Tifa, dan Bonatua Silalahi itu minim dukungan. Padahal ada 285 juta rakyat Indonesia,” ucapnya.
Lebih lanjut, Saut menilai bahwa persoalan integritas yang dipertanyakan dalam kasus ini juga berhubungan dengan kondisi politik saat ini. Ia menyoroti tren pejabat publik yang berbicara tentang moral dan kejujuran, tetapi tidak menunjukkan teladan nyata.
“Kebohongan, penipuan, mendukung orang yang tidak berintegritas. Anak belum cukup umur jadi wapres, itu ngikut,” kata Saut menyinggung fenomena politik terkini.
Polemik ijazah Jokowi sebelumnya kembali mencuat setelah Roy Suryo mengklaim menemukan perbedaan antara dua salinan ijazah Presiden yang diperoleh dari KPU Pusat dan KPU DKI Jakarta. Roy menyebut perbedaan tersebut memperkuat dugaannya bahwa ada kejanggalan dalam dokumen tersebut.
Namun, pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) sebelumnya telah menegaskan bahwa Jokowi merupakan lulusan sah Fakultas Kehutanan UGM dan telah menerima ijazah resmi pada tahun 1985. Pihak kampus menyatakan memiliki bukti lengkap terkait proses pendidikan dan kelulusan Presiden Jokowi. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok

