Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, WALHI Sebut Indonesia Gelap Semakin Nyata

 

Repelita Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia melakukan evaluasi terhadap satu tahun pemerintahan saat ini. Organisasi lingkungan tersebut menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai berdampak pada aspek demokrasi dan kelestarian alam.

Dalam keterangan resmi yang dikutip pada Minggu, 19 Oktober 2025, WALHI menyampaikan keprihatinan terhadap arah pembangunan nasional. Terdapat indikasi yang menunjukkan adanya kemunduran dalam penegakan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup.

WALHI menilai format kabinet yang ada saat ini dinilai kurang efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Berbagai kebijakan yang diterbitkan disebut mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dan partisipasi publik dalam pembangunan.

Revisi Undang-Undang TNI menjadi salah satu poin yang mendapat perhatian khusus dari organisasi lingkungan ini. Perluasan peran militer di ruang sipil dianggap sebagai bentuk kemunduran dalam tata kelola demokrasi di Indonesia.

Pola tata kelola sumber daya alam yang bersifat ekstraktif terus berlanjut dalam pemerintahan saat ini. Model pembangunan seperti ini dinilai mengabaikan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Direktur Eksekutif Nasional WALHI Even Sembiring menyoroti orientasi kebijakan ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan semata. Target pertumbuhan ekonomi delapan persen mendorong eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan.

Pendekatan represif dan militeristik dalam pemerintahan disebut semakin memperparah kondisi existing. Berbagai situasi represif yang terjadi di masyarakat menjadi bukti dari penerapan pendekatan tersebut.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Barat Wengki Purwanto menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional gagal memastikan pemulihan hak rakyat. Berbagai proyek pangan dan energi justru dinilai merusak ruang hidup masyarakat setempat.

Organisasi lingkungan ini menegaskan pentingnya pembangunan yang mempertimbangkan keadilan ekologis dan partisipasi publik. Berbagai kebijakan yang ada saat ini dinilai belum mencerminkan semangat konstitusi dalam perlindungan lingkungan hidup.

Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan kedepan. Prinsip pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan perlu menjadi landasan dalam setiap perumusan kebijakan publik. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga