Repelita Bandung - Semangat reformasi Kepolisian yang sempat menguat di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo kini dinilai mulai meredup. Aspirasi publik yang menghendaki perubahan mendasar belum menunjukkan hasil nyata, terutama setelah Kepolisian di bawah komando Listyo Sigit membentuk Tim Transformasi Kepolisian yang dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap arah reformasi.
Pemerhati politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah menyampaikan kritik tajam terhadap lambannya pelaksanaan reformasi. Ia menilai bahwa Prabowo hanya membesarkan wacana tanpa aksi nyata. Stabilitas dijadikan alasan utama untuk menahan langkah tegas. Komisi Reformasi yang disebut beranggotakan sembilan orang pun belum diumumkan secara terbuka, menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Menurut Rizal, ketiadaan keberanian untuk mengganti Kapolri menjadi indikator lemahnya komitmen terhadap reformasi. Tanpa langkah konkret, reformasi Kepolisian hanya menjadi retorika belaka yang berujung pada stagnasi dan kekecewaan publik. Ia menyebut bahwa rakyat akan kembali kecewa jika reformasi hanya menjadi basa-basi.
Proses pembentukan Komisi Reformasi yang lambat dan penuh kehati-hatian menimbulkan keraguan. Publik menanti siapa saja yang akan duduk di dalamnya, apakah berasal dari elemen rakyat atau pejabat, berintegritas atau sekadar simbol. Rizal menekankan bahwa ketika kepercayaan publik menurun, bahkan sebelum bekerja, Komisi sudah diminta untuk dibubarkan.
Ia menyebut gaya kepemimpinan Prabowo sebagai pengambang dan pecundang. Kebijakan berjalan tanpa arah yang jelas, berlindung di balik narasi strategi. Reformasi Kepolisian pun dianggap hanya sebagai alat untuk meredam demonstrasi, bukan untuk memperbaiki institusi. Rizal menyatakan bahwa garis antara edukasi dan intimidasi, demokrasi dan demoralisasi, serta reformasi dan rekreasi menjadi semakin kabur.
Meski penuh kekhawatiran, harapan rakyat terhadap Komisi Reformasi tetap besar. Citra Kepolisian yang semakin buruk harus segera dipulihkan. Sejak masa kepemimpinan Tito Karnavian hingga Listyo Sigit, kepercayaan publik terhadap Polri terus menurun. Rizal menyoroti kerusuhan misterius pada akhir Agustus lalu yang diduga melibatkan operasi Kepolisian bersama kelompok mafia dari Solo.
Langkah awal reformasi yang nyata menurut Rizal adalah pencopotan Listyo Sigit dari jabatan Kapolri. Tanpa itu, Tim Transformasi yang dipimpinnya akan menjadi penghalang utama. Listyo dinilai sebagai komandan dari gerakan perlawanan terhadap reformasi dan pengaburan misi perubahan. Rizal menegaskan bahwa Komisi Reformasi tidak akan mampu masuk ke dalam tubuh Polri secara leluasa jika Listyo masih menjabat.
Ia menyebut bahwa Listyo akan melakukan proteksi dan konsolidasi internal yang menghambat kerja Komisi. Prabowo pun disebut akan kehilangan kendali dan hanya bisa menyaksikan dari luar. Reformasi Polri dikhawatirkan akan berakhir sebagai proyek mati suri. Komisi hanya mampu menghasilkan rekomendasi tanpa perubahan nyata.
Ketika reformasi gagal, yang disalahkan bukan institusi Polri, melainkan Komisi Reformasi itu sendiri. Rizal menyatakan bahwa menjelang 20 Oktober, belum terlihat tanda-tanda bahwa Prabowo akan mengambil langkah nyata demi kepentingan rakyat. Semua kebijakan tampak hanya untuk kepentingan pribadi dan elit politik.
Rakyat masih menunggu, bahkan untuk sekadar tersenyum pun terasa sulit. Rizal menyampaikan satu harapan yang disuarakan publik, yaitu pergantian Kapolri. Langkah ini dinilai sebagai awal dari reformasi yang serius dan bukan sekadar permainan politik yang berujung pada kegagalan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
