Repelita Solo - Sidang mediasi gugatan Citizen Lawsuit (CLS) terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Mediator dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Dara Pustika Sukma meminta seluruh pihak tergugat hadir langsung, termasuk Presiden Joko Widodo sebagai tergugat pertama.
Menurut Dara, kehadiran principal akan memperlancar proses mediasi dan memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat. Ia menegaskan bahwa proses ini bertujuan mencari titik damai antara penggugat dan para tergugat tanpa melalui jalur panjang persidangan.
Namun pada agenda tersebut, Presiden Jokowi belum hadir secara pribadi dan masih diwakili oleh kuasa hukumnya. Dari pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai tergugat kedua dan ketiga, juga hanya diwakilkan oleh tim kuasa hukum tanpa kehadiran rektor dan wakil rektor.
Kuasa hukum penggugat menyampaikan permintaan agar Kepala Kepolisian Republik Indonesia selaku tergugat keempat turut hadir dalam sidang berikutnya. Mereka menegaskan bersedia mencabut gugatan jika kepolisian dapat menunjukkan dokumen ijazah asli milik Jokowi secara langsung di hadapan majelis.
Mediator akhirnya menunda mediasi dan menjadwalkan ulang sidang pada Selasa, 21 Oktober 2025 pukul 10.00 WIB. Dara Pustika menjelaskan, apabila principal tergugat tetap tidak hadir, maka kuasa hukum akan diminta membuat resume dan menyampaikan hasil mediasi kepada pihak yang diwakili.
Dalam persidangan kali ini, pihak kepolisian sebagai tergugat keempat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi oleh pengadilan. Kuasa hukum penggugat menilai ketidakhadiran itu dapat memperpanjang proses mediasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap keterbukaan informasi perkara ini.
Sidang berikutnya akan menjadi penentu apakah para tergugat, terutama Presiden Jokowi dan pihak kepolisian, bersedia hadir langsung guna memperjelas posisi hukum mereka dalam perkara yang terus menyita perhatian publik tersebut. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
