Projo Dinilai Sebagai Representasi Politik Masa Lalu yang Sarat Kontroversi

Repelita Bandung - Rakernas VII Projo yang digelar di Jakarta menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk pemerhati politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah.

Ia menilai bahwa Rakernas tersebut akan memperkuat posisi relawan Jokowi yang dipimpin oleh Budi Arie Setiadi, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika. Menurutnya, momen ini bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, sehingga menjadi relevan untuk mengevaluasi sejauh mana Prabowo masih berada dalam pengaruh Jokowi sebagai arsitek kemenangan dan mentor politiknya.

Projo awalnya merupakan relawan pendukung Jokowi dalam Pilpres melawan Prabowo. Pada Agustus 2014, Projo bertransformasi menjadi organisasi masyarakat dan tetap menjadi garda terdepan dalam pemenangan Jokowi. Dalam Pilpres 2024, Projo diarahkan oleh Jokowi untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran, yang kemudian memicu konflik antara Jokowi dan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP.

Rizal Fadillah menyebut bahwa banyak rakyat memandang Jokowi sebagai pemimpin yang merusak bangsa. Tuntutan agar Jokowi diadili terus bergema dalam berbagai demonstrasi. Ia menyebut Jokowi sebagai musuh rakyat yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas kebijakan dan tindakan selama menjabat.

Kemenangan Prabowo dinilai menciptakan dualisme kepemimpinan atau matahari kembar. Jokowi bersama kelompoknya dari Solo disebut berusaha mengendalikan Prabowo. Rizal menilai Prabowo terlihat kikuk dan tidak berdaya di hadapan Jokowi, bertentangan dengan harapan rakyat yang menginginkan Prabowo tampil mandiri dan bebas dari pengaruh Jokowi.

Gerakan Aksi Umat Melawan (GAUM) Jawa Barat telah mengeluarkan pernyataan yang disebut sebagai Ultimatum Bandung. Dalam ultimatum tersebut, Prabowo diminta untuk menunjukkan kemandirian, menjalankan aspirasi rakyat, dan berani menegakkan hukum sebelum batas waktu 20 Oktober 2025.

Tiga tuntutan rakyat atau Tritura yang disampaikan GAUM meliputi pergantian Kapolri, pengadilan terhadap Jokowi, dan pemakzulan Gibran. Menurut Rizal, pergantian Kapolri merupakan langkah awal reformasi kepolisian. Pengadilan terhadap Jokowi menjadi simbol ketaatan terhadap hukum dan demokrasi. Pemakzulan Gibran dianggap sebagai penghormatan terhadap nilai moral dan konstitusi.

Rizal menyebut bahwa Prabowo harus menjalankan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) jika ingin terbebas dari beban jabatan yang disebutnya diperoleh melalui cara curang. Ia mengajak Prabowo untuk membuktikan langkah pertobatan dengan tidak menghadiri Rakernas VII Projo di Jakarta.

Ia menilai bahwa kehadiran Prabowo dalam Rakernas tersebut hanya akan memperkuat konspirasi politik yang tidak sehat. Rizal menyarankan agar Prabowo membiarkan Jokowi berjalan sendiri bersama komunitasnya, karena Projo dianggap sebagai simbol masa lalu yang kelam.

Dalam Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo disebut telah menjadi korban dari serangan Projo. Kemenangan Prabowo di Pilpres 2024 juga dinilai sebagai hasil dari hubungan gelap politik. Oleh karena itu, Rizal menegaskan bahwa masa depan yang cerah hanya bisa dicapai jika Prabowo sepenuhnya berpihak kepada rakyat dan melepaskan diri dari pengaruh Jokowi maupun Projo.

Ia menyerukan agar Prabowo tidak menghadiri Rakernas Projo VII. Menurutnya, kehadiran tersebut hanya akan memperkuat kepalsuan dalam politik, mengkhianati aspirasi rakyat, dan terjebak dalam permainan yang merendahkan harga diri, konstitusi, serta ideologi bangsa.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok