Purbaya Yudhi Sadewa Ubah Persepsi Publik, Sentimen Positif Warganet Meningkat Dua Kali Lipat Lewat Kinerja Konkret dan Transparan

 

Repelita Jakarta - Dalam waktu sebulan menjabat Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa berhasil mengubah persepsi publik terhadap kinerjanya.

Dari awalnya dipenuhi kritik dan sentimen negatif, kini warganet menilai langkah-langkah yang diambil makin nyata dan komunikatif.

Data Kompas Monitoring menunjukkan, sejak pelantikan pada 8 September hingga 13 Oktober 2025, sentimen positif terhadap Purbaya meningkat dari 23 persen menjadi 47 persen.

Sementara itu, porsi sentimen negatif turun dari 55 persen menjadi 28 persen, dan sentimen netral berada di angka 25 persen.

Pantauan dilakukan Litbang Kompas terhadap 25.511 unit data dari lima platform media sosial—Tiktok, Instagram, Facebook, Youtube, dan X—dengan kata kunci “Purbaya Yudhi Sadewa”.

Perubahan sentimen ini mencerminkan persepsi publik yang mulai melihat gaya kerja dan kebijakan fiskal Purbaya secara lebih konkret.

Pada awal menjabat, sebagian warganet menilai Purbaya terlalu spontan dan sulit dikendalikan.

Sentimen negatif sempat mendominasi hingga 55 persen pada tiga hari pertama masa jabatannya.

Namun, persepsi itu berubah setelah Purbaya melakukan aksi langsung di lapangan.

Salah satu momen penting terjadi pada 19 September 2025 ketika ia secara mendadak menelepon Kring Pajak 1500200 untuk menguji kualitas layanan dan kesiapan petugas menjelaskan sistem perpajakan.

Langkah ini memicu perbincangan luas dan dianggap sebagai bukti pembenahan dimulai dari pelayanan publik.

Sehari setelah kejadian, sentimen positif di media sosial melonjak hingga 76 persen, menjadi lonjakan harian tertinggi sepanjang sebulan pertama masa jabatannya.

Selain aksi langsung, pergeseran opini juga dipengaruhi kebijakan fiskal yang mulai terasa dampaknya.

Salah satunya adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di bank-bank milik negara (Himbara).

Purbaya menyatakan kebijakan tersebut berjalan baik dan memperkuat likuiditas sistem keuangan.

“Sudah bagus. Bank-bank pada ngebut-lah. Beberapa bahkan sudah minta tambahan lagi karena penyalurannya cepat,” ujar Purbaya seusai pertemuan dengan pelaku jasa keuangan di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Senin, 13 Oktober 2025.

Ia menambahkan, BRI dan BNI sudah mengajukan tambahan dana, sementara pemerintah masih memiliki cadangan kas sekitar Rp 250 triliun di Bank Indonesia.

Langkah ini diprediksi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,5 persen pada triwulan IV-2025.

“Triwulan keempat dan ke depan, kalau kebijakan tetap, ekonomi kita akan makin cepat tumbuhnya,” kata dia.

Optimisme publik juga meningkat seiring upaya Purbaya menutup kekurangan penerimaan pajak tahun 2025 yang masih jauh dari target.

Hingga Agustus 2025, realisasi penerimaan pajak baru Rp 1.135,4 triliun, atau 54,7 persen dari target APBN sebesar Rp 2.076,9 triliun.

Dalam konferensi pers APBN Kita, Senin, 22 September 2025, Purbaya memaparkan enam program “quick win” untuk mengungkit penerimaan pajak di sisa tahun.

Salah satunya mendorong pertumbuhan ekonomi agar setoran pajak meningkat tanpa menaikkan tarif dengan menempatkan dana Rp 200 triliun di lima bank milik negara untuk memperluas peredaran uang primer (M0).

“Ada beberapa effort yang sedang kami jalankan. Saya yakin tidak ada masalah,” ujarnya.

Koordinasi Purbaya dengan kementerian lain juga dinilai semakin solid.

Bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Purbaya meluncurkan Program Paket Ekonomi 2025 di Istana Kepresidenan, 15 September 2025.

Paket ini mencakup delapan program akselerasi di 2025, empat program lanjutan di 2026, serta lima program yang berfokus pada penyerapan tenaga kerja.

Salah satunya memperluas fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe dengan target 552.000 pekerja.

Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan 10 kilogram beras untuk Oktober–November 2025, memberikan subsidi jaminan sosial bagi 731.361 pekerja informal, serta menurunkan bunga program perumahan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, tarif PPh final 0,5 persen untuk UMKM diperpanjang hingga 2029.

Ketika pertama kali menjabat, Purbaya sempat menghadapi skeptisisme publik.

Berdasarkan analisis Kompas Monitoring pada 8–10 September 2025 terhadap 20.500 unggahan dan komentar, 55 persen sentimen warganet bernada negatif, 23 persen positif, dan 22 persen netral.

Kini tren berbalik.

Purbaya dianggap menunjukkan gaya kerja cepat, transparan, dan langsung menyentuh persoalan mendasar, terutama di bidang pelayanan pajak dan likuiditas ekonomi.

Perubahan persepsi ini menandai sebagian besar publik mulai memberi ruang kepercayaan baru bagi Menteri Keuangan yang dikenal tegas namun terbuka terhadap evaluasi. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga