Breaking Posts

-->
6/trending/recent

Hot Widget

-->
Type Here to Get Search Results !

Purbaya Tolak Dana APBN untuk Family Office, Tantang Luhut Cari Modal Swasta demi Kepentingan Rakyat Kecil

Menkeu Purbaya Dua Kali Tolak Permintaan Luhut soal APBN | Koridornews

Repelita Jakarta - Rencana pembentukan family office kembali menuai sorotan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakannya terhadap penggunaan dana APBN untuk proyek tersebut.

Purbaya menilai bahwa dana negara seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk mengelola kekayaan kalangan super kaya.

“Kalau mau bangun family office silakan. Tapi jangan pakai APBN. Uang rakyat harus kembali ke rakyat,” tegas Purbaya.

Pernyataan tersebut menjadi respons terhadap gagasan lama dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan yang sejak 2024 mendorong pembentukan family office di Indonesia.

Konsep family office merupakan perusahaan swasta yang mengelola kekayaan keluarga super kaya dengan tujuan menjaga, menumbuhkan, dan mendistribusikan kekayaan lintas generasi.

Skema ini menurut Luhut akan memungkinkan para miliarder dunia menyimpan dananya di Indonesia tanpa dikenai pajak, asalkan dana tersebut diinvestasikan dalam proyek-proyek prioritas nasional seperti hilirisasi dan industri rumput laut.

“Keuntungan dari investasi itu baru akan dikenai pajak oleh pemerintah,” jelas Luhut.

Ia meyakini bahwa dengan modal investasi sebesar 10 hingga 30 juta dolar AS per investor, konsep ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru.

Di sisi lain, Purbaya dengan tegas menolak jika proyek family office harus dibiayai dari APBN.

Menurutnya, prioritas fiskal saat ini harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi rakyat kecil, bukan untuk menopang infrastruktur bagi para miliarder.

“Kalau mau bangun sistem pengelolaan kekayaan pribadi silakan cari modal dari swasta. Negara ini lagi fokus bantu rakyat kecil, bukan bantu orang kaya tambah kaya,” ujar Purbaya.

Sikap tegas Purbaya ini disebut-sebut sebagai bentuk mazhab fiskal baru, di mana kebijakan fiskal diarahkan langsung untuk kesejahteraan masyarakat bawah, bukan proyek elitis yang berisiko tinggi terhadap keuangan negara.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

-->

Below Post Ad

-->

Ads Bottom

-->
Copyright © 2023 - Repelita.net | All Right Reserved