Purbaya soroti strategi pasif Danantara, Celios nilai kritik Menkeu tepat sasaran

Repelita Jakarta - Danantara Indonesia mendapat sorotan tajam setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan efektivitas pengelolaan dana dividen Badan Usaha Milik Negara yang mencapai Rp80 hingga Rp90 triliun.

Dana tersebut dinilai terlalu banyak ditempatkan pada instrumen surat utang negara dan deposito perbankan, bukan diarahkan pada proyek strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini kan hanya tiga bulan terakhir karena enggak sempat buat proyek,” ujar Purbaya dalam kanal YouTube Kompas TV.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, menilai langkah Menteri Keuangan menyoroti strategi investasi Danantara merupakan tindakan yang tepat.

“Jadi Pak Purbaya ini bagus, artinya dia melihat gara-gara dividen BUMN dioper ke Danantara, enggak masuk ke PNBP,” kata Bhima.

Ia menjelaskan bahwa pengalihan dividen BUMN ke Danantara sejauh ini belum memberikan dampak nyata terhadap perekonomian.

Bhima menyebut bahwa kebijakan tersebut justru berimplikasi pada turunnya penerimaan negara bukan pajak hingga sekitar 20 persen pada akhir September.

Sejak diluncurkan pada Februari 2025, Danantara seharusnya mulai menyalurkan dana dividen ke berbagai proyek strategis yang ditawarkan sejumlah kementerian, khususnya sektor energi.

Namun hingga kini, realisasi investasi tersebut belum menunjukkan progres yang signifikan.

Padahal, Danantara memiliki mandat untuk memperkuat konsolidasi aset BUMN dan mendorong proyek berimbal hasil tinggi.

Bhima menambahkan bahwa penempatan dana secara pasif melalui deposito dan surat utang negara dapat menghambat pencapaian target fiskal pemerintah.

Strategi tersebut juga berpotensi melemahkan kontribusi dividen BUMN terhadap perekonomian nasional dalam jangka panjang.

Pemerintah menaruh ekspektasi besar terhadap Danantara sebagai motor penggerak investasi dan penciptaan lapangan kerja, sejalan dengan target surplus APBN yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato nota keuangan.

Namun lambannya langkah Danantara membuat Kementerian Keuangan harus memastikan arah investasi lembaga tersebut berjalan sesuai mandat.

Bhima juga menyarankan agar Danantara mencontoh model pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Temasek Holdings di Singapura dan Khazanah Nasional Berhad di Malaysia.

Kedua lembaga tersebut dikenal agresif dan terukur dalam mengelola portofolio investasi.

Jika tidak ada perbaikan strategi, pemerintah membuka kemungkinan untuk mengalihkan kembali sebagian dividen BUMN ke kas negara guna memperkuat pembiayaan pembangunan nasional. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga