Repelita Jakarta - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti memberikan penilaian kritis terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam diskusi bertajuk "1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Indonesia Emas atau Cemas?" di Kantor Formappi, Jakarta Pusat pada Minggu (19/10/2025), Rangkuti menyatakan kepemimpinan nasional saat ini belum menunjukkan arah yang jelas.
Menurut analisis Rangkuti, tata kelola pemerintahan tampak tidak terkoordinasi dengan baik dan cenderung semrawut.
Ia menggambarkan situasi ini seperti lalu lintas yang tidak jelas arahnya, dimana tidak ada kepastian mengenai haluan kebijakan yang akan diambil. Yang lebih memprihatinkan, presiden dinilai justru menjadi sumber dari ketidakjelasan tersebut.
Rangkuti memaparkan lima alasan utama yang mendasari penilaiannya terhadap kinerja pemerintahan. Dalam aspek politik, pemerintahan ini dinilai gagal menunjukkan perkembangan positif khususnya dalam bidang demokrasi.
Hasil Pilkada 2024 justru memperkuat praktik dinasti politik dan maraknya politik uang yang merusak tatanan demokrasi di tingkat akar rumput.
Praktik politik uang dalam Pilkada disebutkan mencapai angka yang mengkhawatirkan, mulai dari Rp 1,5 juta hingga Rp 10 juta per pemilih.
Kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025 juga menjadi indikator kegagalan pemerintah dalam mengelola dinamika politik dan menampung aspirasi publik.
Sentralisasi kekuasaan yang semakin menguat di pemerintah pusat menjadi masalah keempat, dimana program nasional seperti Makan Bergizi Gratis dinilai minim koordinasi dengan daerah.
Melemahnya peran oposisi juga disoroti sebagai faktor yang membatasi ruang kritik terhadap pemerintah.
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan lemahnya tata kelola dan arah kebijakan pemerintahan dalam tahun pertamanya. Pemerintahan Prabowo-Gibran akan genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025 setelah resmi dilantik pada tanggal yang sama di tahun sebelumnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

