[MENOHOK] Proyek Kereta Cepat Jadi Sorotan Rocky Gerung, Dugaan Mark Up dan Kesalahan Perencanaan Selama Pemerintahan Jokowi

Repelita Jakarta - Rocky Gerung menyoroti proyek kereta cepat yang menurutnya menyisakan beragam persoalan serius sejak awal perencanaan.

Ia menyampaikan bahwa proyek ini bukan sekadar urusan infrastruktur, melainkan mencerminkan pola kebijakan yang kurang cermat dan minim kehati-hatian.

Menurut Rocky, kondisi tersebut memperkuat dugaan publik mengenai adanya potensi mark up yang menyeret nama Joko Widodo.

Rocky menilai proyek kereta cepat sejak awal mendapatkan dorongan kuat dari presiden saat itu sehingga berjalan tanpa proses evaluasi yang memadai.

Ia menekankan bahwa keputusan pembangunan lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada kebutuhan publik yang mendesak.

“Dan terlihat bahwa agak sulit Pak Jokowi untuk menghindar dari, sebut aja tuduhan publik bahwa beliau melakukan mark up,” ungkap Rocky Gerung melalui saluran YouTube pribadinya.

Ia menyoroti pengalihan proyek dari kerja sama Jepang ke China sebagai titik kritis yang memperlihatkan perbedaan besar dalam pembiayaan dan berdampak pada lonjakan biaya negara.

Rocky menambahkan bahwa perhitungan ekonomi proyek sejak awal dianggap keliru karena manfaatnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Waktu tempuh antara Jakarta dan Bandung yang hampir setara dengan moda transportasi lain membuat proyek ini dinilai kurang bernilai guna secara praktis.

Kesalahan kalkulasi ini, menurut Rocky, tidak hanya menimbulkan beban keuangan tetapi juga menimbulkan keraguan publik terhadap motif di balik kebijakan tersebut.

Ia menilai ketidakcermatan dalam aspek perencanaan, termasuk kajian lingkungan dan perhitungan ekonomi, membuka peluang bagi dugaan mark up.

Minimnya keterlibatan publik dan lembaga legislatif dalam pengambilan keputusan memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap proyek ini.

Rocky menyebut bahwa proyek kereta cepat menjadi sorotan tajam publik dan memiliki potensi konsekuensi hukum jika dugaan mark up terbukti melalui proses hukum yang sah.

Ia menekankan bahwa persoalan ini tidak hanya teknis, tetapi juga berkaitan dengan akuntabilitas politik dan hukum, sehingga membayangi masa kepemimpinan Jokowi. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga