Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Suka Utang Berlebihan, Dorong Efisiensi Lewat Yield SBN yang Makin Rendah

Repelita Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyatakan ketidaksukaannya terhadap praktik utang yang berlebihan dalam pengelolaan anggaran negara.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Selasa, 14 Oktober 2025.

Meski bersikap kritis terhadap utang, Purbaya tetap menyoroti pencapaian positif dari kinerja Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia.

Ia mengungkapkan bahwa yield SBN tenor 10 tahun telah turun dari 6,97 persen menjadi 6,09 persen, yang disebutnya sebagai angka terendah yang pernah ia ketahui.

Yield (SBN 10 tahun) 6,09 persen, mungkin terendah sepanjang yang saya tahu. Ini artinya cost of capital untuk keuangan lebih murah dibanding sebelumnya. Ini menggambarkan orang lebih percaya ke bond kita, ujar Purbaya.

Penurunan yield tersebut dinilai sebagai sinyal kuat meningkatnya kepercayaan pasar global terhadap instrumen keuangan Indonesia.

Purbaya juga menyoroti menyempitnya selisih antara yield SBN Indonesia dan US Treasury yang kini berada di bawah 100 basis point.

Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa risiko kurs dan risiko negara Indonesia semakin terkelola dengan baik.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa Kementerian Keuangan tetap harus waspada terhadap dinamika utang negara.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Suminto, melaporkan bahwa posisi utang Indonesia per Juni 2025 mencapai Rp9.138 triliun.

Jumlah tersebut sedikit menurun dibandingkan posisi Mei 2025, namun masih lebih tinggi dibandingkan akhir tahun sebelumnya.

Berdasarkan komposisi, utang dalam bentuk SBN mengalami penurunan, sementara pinjaman justru mengalami kenaikan tipis.

Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (GDP) Indonesia saat ini berada di angka 39,86 persen per Juni 2025.

DJPPR Kemenkeu menyatakan bahwa rasio tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Purbaya menegaskan bahwa dengan biaya modal yang semakin murah berkat penurunan yield SBN, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai pembangunan.

Namun ia tetap menekankan bahwa pengelolaan utang harus dilakukan secara hati-hati dan tidak berlebihan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga