Mahfud MD Ingatkan Risiko Pencaplokan Natuna jika Utang Whoosh Gagal Dibayar

Repelita Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan ancaman terhadap kedaulatan bangsa akibat utang proyek kereta cepat Whoosh.

Melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, ia menyebut utang pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sangat besar dan tidak lazim.

Utang tersebut timbul dari kerja sama Business to Business antara BUMN Indonesia dan BUMN China.

Nilai utangnya terus meningkat, dengan bunga mencapai Rp 2 triliun per tahun, sementara pendapatan dari penjualan tiket maksimal hanya Rp 1,5 triliun.

“Setiap tahun bertambah, bunga berbunga terus, negara nomboki terus. Kalau lihat term, bisa sampai 70-80 tahun ini hutangnya kalau normal. Masalahnya, utang bertambah terus,” kata Mahfud.

Ia menilai keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan agar pemerintah mengambil alih utang Whoosh sudah tepat.

Mahfud menjelaskan bahwa rencana awal pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Jepang.

Perhitungan para ahli dari Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada menunjukkan proyek tersebut bisa dibangun dengan bunga utang 0,1 persen.

Namun, setelah Jepang meminta kenaikan bunga, kerja sama dibatalkan dan pemerintah beralih ke China dengan bunga 2 persen.

Dalam pelaksanaannya, terjadi pembengkakan biaya dan bunga utang naik menjadi 3,4 persen.

“Menteri Perhubungan saat itu, Pak Ignatius Jonan, menyatakan tidak setuju. Ini tidak feasible, kata Pak Jonan. Lalu, Pak Jonan dipecat dan digantikan,” ungkap Mahfud.

Setelah pemecatan Jonan, Presiden Jokowi memanggil ahli kebijakan publik Agus Pambagio.

Agus menyarankan proyek tersebut tidak dilanjutkan karena tidak layak secara ekonomi dan berpotensi merugikan negara.

“Lalu, Agus bertanya, ‘Ini atas ide siapa? Kok bisa dari Jepang beralih ke China dan biayanya besar?’ Lalu Jokowi mengatakan, ‘Ide saya sendiri gitu,’” kata Mahfud menirukan percakapan antara Agus dan Jokowi.

Mendengar jawaban tersebut, Agus tidak memberikan pertimbangan lebih lanjut.

“Ya sudah, kalau sudah ide bapak dan mau jadi kebijakan, kita gak bisa apa-apa,” lanjut Mahfud menirukan Agus.

Meski Ignatius Jonan dan para ahli sudah memperingatkan dampak proyek kereta cepat, Jokowi tetap melanjutkan kerja sama dengan China.

“Ternyata sekarang tidak mampu bayar dan Menteri Keuangan Purbaya tidak mau bayar menanggung utang BUMN menjadi utang pemerintah,” tegas Mahfud.

Ia menilai proyek Whoosh telah menjadi beban negara dan mengorbankan pembangunan lain yang lebih dibutuhkan rakyat.

“Kita membangun Whoosh tetapi menghilangkan pembangunan-pembangunan untuk rakyat yang lain. Anggaran kan hanya disedot untuk ini,” ujarnya.

Mahfud menjelaskan bahwa jika PT Kereta Api Indonesia tidak mampu membayar utang, maka perusahaan bisa dipailitkan atau negara melakukan bail out melalui Danantara.

“Kita bail out terus-terusan,” katanya.

Mahfud juga menyoroti ancaman terhadap kedaulatan bangsa jika utang Whoosh gagal dibayar.

“Akibatnya sangat berbahaya bagi rakyat. Karena misalnya kita gagal bayar, itu kan berarti China harus ngambil wilayah Indonesia. Ini punya saya kalau gitu,” urainya.

Ia menyebut bahwa China bisa meminta kompensasi wilayah seperti Laut Natuna Utara, sebagaimana pernah terjadi di Sri Lanka.

Sri Lanka membangun pelabuhan namun gagal bayar, sehingga pelabuhan tersebut diambil alih oleh China hingga kini.

Mahfud menilai kondisi serupa bisa terjadi di Indonesia jika utang Whoosh tidak diselesaikan.

“Bagaimana kalau China meminta Natuna Utara lalu membangun pangkalan di sana selama 80 tahun. Nah, itu masalahnya. Jadi betul Pak Purbaya, Anda didukung oleh rakyat, jangan bayar Whoosh dengan APBN. Carikan jalan keluar agar tidak disita atau pailit,” tegas Mahfud.

Ia juga meminta agar masalah utang kereta cepat diselesaikan secara hukum agar tidak membebani generasi mendatang.

“Kalau betul sampai terjadi Natuna Utara diambil, atau wilayah lain yang diambil sebagai kompensasi utang kereta cepat Whoosh, itu pelanggaran terhadap ideologi dan konstitusi,” ujarnya.

Mahfud menegaskan bahwa tujuan negara dalam konstitusi adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

“Kalau sampai ada satu wilayah diambil karena kita gak mampu bayar dan karena kelalaian kita, satu meter tanah pun diambil oleh negara asing, itu melanggar konstitusi,” tutup Mahfud.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok