Mahasiswa Desak Evaluasi Pemerintahan Prabowo Gibran Lewat Aksi “Indonesia Cemas”

 

Repelita Jakarta - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi pada Senin, 20 Oktober 2025, sebagai bentuk refleksi terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam aksi tersebut, BEM SI membawa 17 poin tuntutan yang dikemas dalam tajuk “Indonesia Cemas” serta seruan #1TahunCukup dan #1TahunMasalahBeruntun.

Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, menyatakan bahwa aksi ini merupakan respons atas kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada rakyat.

Ia menilai banyak kebijakan justru menimbulkan persoalan baru, memperlebar ketimpangan sosial, dan memperburuk kualitas demokrasi.

Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai belum siap secara infrastruktur, distribusi, dan pengawasan anggaran.

Muzammil menyebut bahwa kasus keracunan akibat MBG menjadi bukti bahwa pelaksanaan program tersebut belum menyentuh kebutuhan rakyat kecil dan lebih condong sebagai proyek politik.

Mahasiswa juga menyoroti tindakan represif aparat terhadap demonstran dalam berbagai aksi sebelumnya.

Mereka menuntut pembebasan seluruh aktivis yang ditahan saat menyampaikan aspirasi serta penghentian intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis.

Menurut Muzammil, tindakan represif terhadap gerakan rakyat merupakan kemunduran dalam praktik demokrasi.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, BEM SI mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Merah Putih dan pencopotan menteri yang dinilai bermasalah.

Beberapa kementerian yang disebut antara lain Kementerian Lingkungan Hidup, ESDM, HAM, dan Kehutanan, yang dianggap gagal melindungi lingkungan dan sumber daya alam dari eksploitasi.

BEM SI juga menuntut reformasi struktural lembaga legislatif untuk menghentikan praktik politik transaksional dan memastikan parlemen benar-benar mewakili kepentingan rakyat.

Di sektor pendidikan, mahasiswa meminta pemerataan akses pendidikan berkualitas, realisasi alokasi 20 persen APBN secara nyata, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

Anggaran pertahanan dan keamanan turut menjadi sorotan karena dinilai membengkak di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.

Mahasiswa meminta transparansi penggunaan anggaran dan pembatasan peran militer hanya pada fungsi pertahanan negara.

Muzammil menyampaikan bahwa militerisme dalam kehidupan sipil harus segera dihentikan.

Tuntutan lainnya mencakup penghentian proyek food estate yang dinilai merusak lingkungan, pembubaran komando teritorial, serta pengesahan sejumlah RUU yang dianggap pro-rakyat.

RUU yang dimaksud antara lain RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, dan RUU Masyarakat Hukum Adat.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah memperkuat implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan menjamin perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

Dalam isu luar negeri, BEM SI meminta pemerintah menegaskan sikap menolak segala bentuk normalisasi dengan rezim zionis Israel dan memutus hubungan diplomatik dengan negara yang menolak kemerdekaan Palestina.

Selain itu, mereka juga mendorong pengawasan ketat terhadap program koperasi desa dan pelaksanaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) agar tidak merugikan masyarakat kecil.

Muzammil menegaskan bahwa seluruh tuntutan tersebut disampaikan demi kemaslahatan rakyat Indonesia.

Ia mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat dan memperbaiki arah pembangunan nasional.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga