Hendropriyono Apresiasi Langkah Purbaya dalam Memperkuat Kedaulatan Ekonomi Nasional

 

Repelita Jakarta - Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan RI periode 1995–1998, AM Hendropriyono, menyampaikan apresiasi terhadap langkah-langkah pemerintah dalam beberapa bulan terakhir yang menunjukkan arah baru dalam pembangunan ekonomi nasional.

Hendropriyono menilai kebijakan seperti penerapan Patriot Bond, restrukturisasi Proyek Strategis Nasional (PSN), dan penguatan BUMN sebagai instrumen pembangunan nasional mencerminkan model kapitalisme berporos pada negara atau state-anchored capitalism.

Menurut Hendropriyono, model tersebut sejalan dengan konsep yang diperkenalkan Indonesia pada 1959 dan telah terbukti diterapkan di Singapura pada 1971 serta China pada 1983, di mana modal swasta tetap aktif tetapi arahnya ditentukan kepentingan nasional, bukan pasar global.

Ia menekankan bahwa aksi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menekankan intervensi negara secara cerdas dalam menentukan arah fiskal dan nilai tukar menunjukkan penguatan ekonomi berdaulat.

Hendropriyono menambahkan, fiskal dan moneter tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas harga, tetapi juga menjadi motor pemerataan dan industrialisasi, membawa keseimbangan antara pasar, negara, dan masyarakat ke dalam sistem yang lebih adil dan berdaulat.

Ia memuji langkah Purbaya dalam pengendalian defisit anggaran secara adaptif serta penguatan koordinasi fiskal-moneter dengan Bank Indonesia, termasuk dorongan pembentukan Patriot Bond dan pembiayaan PSN berbasis sovereign leverage.

Menurut Hendropriyono, kebijakan tersebut menunjukkan keselarasan antara filosofi kebijakan ekonomi nasional dan strategi intelijen ekonomi negara yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

Secara geopolitik, langkah ini memperkuat posisi Indonesia di tengah pertarungan antara kapitalisme global Barat, nasionalisme-ekonomi Asia, dan eksperimentasi multipolar BRICS.

Hendropriyono menekankan bahwa pembangunan nasional bukan alat dominasi modal asing, melainkan sarana untuk memperkuat daya tawar negara di forum internasional.

Ia menutup pernyataannya dengan menyatakan bahwa langkah-langkah ini menegaskan arah baru dalam pembangunan ekonomi berdaulat yang selektif, berlandaskan moral kebangsaan, dan menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga