Adhie Massardi Sebut Proyek Kereta Cepat Jadi Jalan Cepat Seret Jokowi ke Pengadilan

 

Repelita Jakarta - Mantan Juru Bicara Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie M. Massardi, menyoroti proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang kini menuai polemik di tengah masyarakat.

Adhie menilai proyek transportasi massal tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk meminta pertanggungjawaban hukum terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas dugaan penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara.

“Banyak pintu untuk masukkan Jokowi ke ruang sidang pengadilan,” ujar Adhie melalui akun X @AdhieMassardi pada Rabu, 16 Oktober 2025.

Ia menjelaskan bahwa proyek kereta cepat tersebut layak menjadi fokus penegakan hukum karena diduga terjadi pembengkakan biaya hingga triliunan rupiah yang membebani keuangan negara. “Paling cepat ya memang pakai Whoosh,” tambahnya menegaskan.

Adhie juga mengungkapkan bahwa dugaan skandal keuangan dalam proyek itu sebenarnya sudah lama disinyalir oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang sempat menolak penggunaan dana APBN untuk menutup biaya KCJB. “Peluit skandal keuangan yang rugikan negara Rp triliunan itu ditiup Menkeu Purbaya,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa Presiden Jokowi tidak bisa lepas dari tanggung jawab moral dan hukum karena proyek kereta cepat merupakan gagasan pribadinya yang dipaksakan sejak awal. “Jokowi wajib tanggung jawab, karena ide Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung itu 100 persen terbukti dipaksakan oleh Widodo,” kata Adhie menegaskan.

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD juga menyoroti dugaan markup besar-besaran dalam proyek KCJB tersebut.

Mahfud mengungkapkan bahwa biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan proyek serupa di China yang hanya sekitar 17 hingga 18 juta dolar AS.

“Naik tiga kali lipat kan? Ini siapa yang naikkan, uangnya ke mana?” ujar Mahfud dalam keterangannya pada Kamis, 16 Oktober 2025.

Ia menjelaskan bahwa sejak awal proyek ini sudah bermasalah karena pemerintah lebih memilih kerja sama dengan China yang bunganya mencapai 3,4 persen ketimbang tawaran Jepang dengan bunga hanya 0,1 persen.

Menurut Mahfud, keputusan tersebut diambil meski sudah ada penolakan dari Menteri Perhubungan saat itu, Ignasius Jonan, yang menganggap proyek tersebut tidak layak secara ekonomi.

“Pak Jonan bilang tidak visibel, akhirnya malah dipecat,” kata Mahfud, mengutip pernyataan pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo.

Mahfud menambahkan, hingga kini beban utang proyek KCJB terus meningkat dengan bunga yang harus dibayar mencapai Rp2 triliun per tahun, sementara pendapatan tiket hanya sekitar Rp1,5 triliun.

“Artinya, negara nombok terus. Kalau begini, rakyat yang dirugikan,” tegas Mahfud.

Ia pun mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menolak pembiayaan proyek kereta cepat menggunakan dana APBN.

Mahfud juga mengingatkan potensi bahaya jika Indonesia gagal membayar utang kepada China, seperti kasus Sri Lanka yang kehilangan pelabuhan strategis akibat gagal bayar pinjaman.

“Kalau gagal bayar, jangan-jangan China minta kompensasi wilayah, misalnya di Natuna Utara. Itu berbahaya dan melanggar konstitusi kita,” pungkas Mahfud. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga