Breaking Posts

-->
6/trending/recent

Hot Widget

-->
Type Here to Get Search Results !

Utang Pemerintah Meningkat Tajam, Belanja Tidak Produktif Picu Kekhawatiran Fiskal

 

Repelita Jakarta - Tren kenaikan utang pemerintah terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dan memicu kekhawatiran luas.

Berdasarkan data Center of Economic and Law Studies (Celios), total utang pemerintah mencapai Rp9.107 triliun hingga kuartal IV-2024.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menilai kondisi ini mencerminkan lemahnya pengelolaan fiskal, terutama karena Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak berhasil menahan dorongan belanja besar Presiden Prabowo Subianto.

Kalau kita lihat indikator Incremental Capital Output Ratio atau ICOR, makin banyak berhutang, makin tidak efisien. Bahkan ICOR sempat naik menjadi 8,94 di kuartal I 2021. Padahal jika utang digunakan secara produktif, ICOR seharusnya menurun, kata Bhima saat ditemui di kantornya di Jakarta, Kamis, 4 September 2025.

Menurut Bhima, seharusnya utang diarahkan untuk mendorong daya saing dan pengembangan dunia usaha. Namun kenyataannya, banyak belanja justru dialokasikan untuk program yang tidak produktif.

Di sini masyarakat wajib bertanya, buat apa terus berutang, Bu Sri Mulyani? Beliau juga tidak mampu meredam ambisi Pak Prabowo. Banyak program yang tidak produktif dan sekadar membuang anggaran, yang menjadi korban, contoh di Pati, Pajak Bumi dan Bangunan meningkat, tegas Bhima.

Masalah bertambah pelik ketika Saldo Anggaran Lebih atau SAL dari utang yang tidak terserap optimal, justru digunakan untuk belanja yang tidak tepat sasaran, termasuk Koperasi Desa Merah Putih.

Kopdes belum siap, tapi sudah diberikan pinjaman lewat SAL dari Himpunan Bank Milik Negara. Korbannya adalah Pajak Bumi dan Bangunan, Himbara, dan Kopdes Merah Putih sendiri, jelasnya.

Bhima mengingatkan kondisi ini berpotensi menimbulkan moral hazard di masyarakat dan risiko masalah sistemik terhadap fiskal maupun sektor keuangan.

Kalau Kopdes bisa memperoleh pinjaman dari Himbara yang bersumber dari SAL, dari APBN, masyarakat bisa berpikir hal itu tidak masalah dan tidak perlu dikembalikan. Ini sangat berbahaya, tandasnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

-->

Below Post Ad

-->

Ads Bottom

-->
Copyright © 2023 - Repelita.net | All Right Reserved