Geisz Chalifah Ngamuk Bawa Data, Bongkar Riwayat Kenaikan Tunjangan Rumah DPRD Jakarta dari Era Fauzi Bowo hingga Anies Baswedan

Repelita Jakarta - Loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah, kembali meluapkan kemarahannya di media sosial Instagram.

Ia membahas soal tunjangan rumah Anggota DPRD DKI Jakarta yang dituding sebagian pihak naik signifikan pada masa kepemimpinan Anies Baswedan.

Pada Sabtu, 5 September 2025, Geisz menampilkan data perbandingan dari masa ke masa untuk membantah tudingan tersebut.

Menurut Geisz, informasi yang beredar di publik hanya menampilkan sebagian data sehingga memunculkan narasi yang menyesatkan.

Geisz menegaskan bahwa kenaikan tunjangan rumah DPRD Jakarta bukan hanya terjadi pada masa Anies Baswedan, melainkan sudah berlangsung sejak era gubernur sebelumnya.

Dalam data yang ia unggah, disebutkan pada masa Gubernur Fauzi Bowo tahun 2007, tunjangan rumah DPRD dipatok Rp 16 juta untuk anggota dan Rp 20 juta untuk pimpinan.

Kenaikan besar baru terjadi di era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada tahun 2015.

Saat itu, jumlah tunjangan melonjak dua kali lipat menjadi Rp 30 juta untuk anggota dan Rp 40 juta untuk pimpinan.

Setahun kemudian, di 2016, Ahok kembali menaikkan tunjangan rumah hingga Rp 60 juta untuk anggota serta Rp 70 juta bagi pimpinan DPRD.

Sementara itu, pada masa Gubernur Djarot Saiful Hidayat, tidak ada perubahan nominal.

Baru pada masa Anies Baswedan tahun 2022, kenaikan kembali terjadi sekitar Rp 10 juta.

Berdasarkan data yang ditampilkan Geisz, tunjangan rumah anggota DPRD DKI Jakarta naik menjadi Rp 70 juta, sedangkan pimpinan menerima Rp 78 juta.

Geisz menyindir pihak yang dinilainya sengaja menutup fakta lengkap demi membangun citra negatif.

"Tunjangan rumah DPRD Jakarta. Mau gunakan data yang lengkap jangan sepotong-sepotong. OD!," tulis Geisz di Instagram.

Ia menegaskan bahwa narasi yang beredar tidak lebih dari upaya untuk menyudutkan Anies Baswedan.

"Hanya untuk membangun narasi negatif. Kaum OD mesti belajar lagi kalau mau adu data sama gue," kata Geisz.

Selain itu, Geisz juga menyebut nama Heru Budi Hartono yang kala itu menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai sosok di balik kenaikan tunjangan rumah DPRD hingga 100 persen. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga