Kasus Dugaan Korupsi Chromebook Diperkirakan Berhenti di Tingkat Menteri, Dugaan Keterlibatan Jokowi Tapi Sulit Dimeja-hijaukan

 

Repelita Jakarta - Pengamat politik Andi Yusran menyoroti dugaan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai cerminan pola lama dalam politik Indonesia.

Andi menyebutkan bahwa presiden maupun lingkaran istana kerap luput dari jerat hukum, sehingga kasus besar biasanya hanya berhenti di tingkat kementerian.

Kasus ini terungkap setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan proyek pengadaan Chromebook senilai Rp1,9 triliun itu dirancang oleh Nadiem Makarim sebelum ia resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Mendikbudristek.

Menurut Andi, penanganan hukum kasus besar yang melibatkan pejabat pemerintah kemungkinan besar tidak akan menyentuh level presiden, dan kasus akan berhenti di tingkat menteri atau kementerian.

Sejarah politik dan hukum di Indonesia sepertinya akan tetap dijaga oleh penguasa, bahwa presiden alias istana tidak akan pernah tersentuh oleh hukum terkait dengan tindak pidana korupsi, ujar Andi, Jumat, 5 September 2025.

Ia menambahkan, Dan Jokowi walaupun diduga kuat terlibat dalam berbagai tindak pidana korupsi akan sulit untuk dimeja-hijaukan, kasus nantinya akan berhenti di tingkat menteri/kementerian jika tindak pidana tersebut melibatkan kebijakan pemerintah.

Andi menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih, dan semua pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi Chromebook harus diproses tanpa pandang bulu.

Menurutnya, termasuk jika jejak keterlibatan mengarah pada mantan presiden, hukum baru bisa ditegakkan secara adil dan keadilan bagi rakyat bisa dirasakan.

Kejagung mengungkap bahwa Nadiem Makarim telah membuat grup WhatsApp Mas Menteri Core Team sebelum resmi menjadi menteri.

Dalam grup itu, dilakukan pembahasan mengenai rencana program digitalisasi di Kemendikbudristek.

Setelah diangkat menjadi menteri, pengadaan program digitalisasi berlanjut dengan total anggaran Rp9,98 triliun, dan Nadiem bertemu pihak Google untuk membahas pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.

Sistem operasi Chromebook dipaksakan Nadiem pilih meski kajian awal menunjukkan hasilnya tidak efektif.

Selain itu, awal penunjukkan Nadiem sebagai menteri menimbulkan pertanyaan soal alasan Jokowi menunjuknya, karena Nadiem tidak mewakili partai politik manapun dan tidak memiliki latar belakang kuat di bidang pendidikan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga