Repelita Jakarta – Polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memicu sorotan publik, menyusul pernyataan keras dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.
Melalui akun X pribadinya pada Selasa 23 September 2025, Said Didu menyebut bahwa kerusakan sistem politik dan hukum di Indonesia berasal dari lingkaran keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
“Semua dirusak oleh keluarga Jokowi,” tulis Said Didu.
Unggahan tersebut merupakan respons terhadap postingan pakar digital forensik Rismon Hashiolan Sianipar yang menyoroti status lembaga pendidikan UTS Insearch Sydney, tempat Gibran menempuh pendidikan sebelum kuliah di MDIS Singapore.
Rismon menyebut bahwa UTS Insearch Sydney bukan sekolah formal, melainkan lembaga bimbingan belajar.
Ia mempertanyakan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan yang menyetarakan lembaga tersebut dengan jenjang SMK.
Said Didu menyindir bahwa jika lembaga bimbingan belajar bisa disetarakan dengan sekolah formal, maka peserta bimbel seperti Ganesha Operation, Gama, dan Kumon juga layak mendapat ijazah persamaan.
“Kalau gitu, nanti yg ikut Bimbel di Ganesha Operation, Gama, Kumon, dll akan bisa juga dapat ijazah persamaan,” tulisnya.
Gibran diketahui menempuh pendidikan di Orchid Park Secondary School Singapore pada 2002–2004, kemudian melanjutkan ke UTS Insearch Sydney pada 2004–2007, dan menyelesaikan studi S1 di MDIS Singapore pada 2009.
Polemik ini mencuat di tengah gugatan perdata terhadap Gibran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait keabsahan ijazah SMA yang digunakan sebagai syarat pencalonan wakil presiden.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

