Macron: Trump Hanya Layak Dapat Nobel Jika Hentikan Perang Gaza

Repelita New York - Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump hanya layak menerima Hadiah Nobel Perdamaian jika berhasil menghentikan perang Israel di Jalur Gaza.

Pernyataan tersebut disampaikan Macron dalam wawancara dengan BFM TV pada Selasa, 23 September 2025, usai menghadiri pertemuan di markas besar PBB, New York.

Macron menilai hanya Trump yang memiliki pengaruh cukup besar untuk menekan Israel, mengingat Amerika Serikat merupakan sekutu terdekat sekaligus pemasok utama senjata dan peralatan militer bagi Tel Aviv.

Presiden Amerika ingin dikenal sebagai pembawa perdamaian. Ia telah mengatakan menyelesaikan tujuh konflik dan menginginkan Nobel Perdamaian. Namun penghargaan itu hanya bisa diraih jika ia menghentikan perang di Gaza.

Menurut Macron, Prancis maupun negara lain tidak memiliki kapasitas sebesar Amerika Serikat dalam menekan Israel karena tidak terlibat dalam pasokan persenjataan yang memungkinkan perang berlanjut.

Beberapa negara seperti Israel, Pakistan, dan Kamboja telah menominasikan Trump untuk penghargaan tahunan tersebut karena dianggap berperan dalam sejumlah kesepakatan damai.

Empat presiden Amerika Serikat sebelumnya pernah menerima Nobel Perdamaian, termasuk Barack Obama pada tahun 2009.

Pengumuman penerima Hadiah Nobel Perdamaian 2025 dijadwalkan berlangsung pada 10 Oktober di Oslo, Norwegia.

Beberapa jam sebelum pernyataan Macron, Trump berpidato di hadapan Sidang Umum PBB yang dipimpin bersama Prancis dan Arab Saudi.

Dalam pidatonya, Trump menyebut dirinya sebagai figur perdamaian global dan mengklaim telah mengakhiri tujuh peperangan berkepanjangan.

Trump menyebut konflik antara Kamboja dan Thailand, Kosovo dan Serbia, serta Israel dan Iran sebagai beberapa contoh perang yang menurutnya berhasil diredakan.

Ia menyatakan jutaan nyawa terselamatkan berkat langkah-langkah yang diambilnya.

Namun dalam pidato yang sama, Trump mengecam negara-negara yang memberikan pengakuan terhadap Palestina di PBB.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bentuk hadiah untuk Hamas yang menyerang Israel pada 7 Oktober 2023.

Negara-negara yang disebut Trump antara lain Inggris, Kanada, Australia, Portugal, Prancis, Belgia, Andorra, Luksemburg, Malta, dan Monako.

Trump menegaskan kembali bahwa perang di Gaza harus segera dihentikan dan proses negosiasi menuju perdamaian harus segera dilakukan.

Dalam konferensi pers bersama Trump pada Selasa, 23 September 2025, Macron membantah tudingan bahwa pengakuan terhadap Palestina merupakan bentuk dukungan terhadap Hamas.

Menurutnya, langkah tersebut justru menjadi jalan untuk mengisolasi kelompok tersebut.

Israel sudah melumpuhkan para pemimpin militer Hamas sejak 2023. Satu-satunya cara menyingkirkan Hamas adalah dengan membangun otoritas sah, yaitu melalui solusi dua negara.

Macron menegaskan bahwa dunia tidak melupakan tragedi 7 Oktober 2023.

Namun setelah hampir dua tahun perang, ia mempertanyakan hasil yang dicapai Israel dan menilai bahwa solusi dua negara adalah jalan keluar terbaik.

Sejak tahun 1947, gagasan dua negara telah menjadi dasar utama perdamaian Israel-Palestina, meski hingga kini belum pernah terwujud.

Serangkaian perang, pendudukan wilayah, pembangunan permukiman Israel, serta kegagalan perundingan memperumit realisasi gagasan tersebut.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan pada Selasa, 23 September 2025 bahwa lebih dari 65.382 warga Palestina tewas dan 166.985 lainnya terluka sejak perang dimulai pada Oktober 2023.

Krisis kemanusiaan semakin memburuk akibat blokade bantuan yang menimbulkan kelaparan dan menewaskan ratusan anak-anak.

Serangan udara Israel kembali mengguncang Kota Gaza pada hari yang sama, menewaskan sedikitnya 36 orang, sementara pasukan darat maju ke wilayah selatan.

Hamas menuntut gencatan senjata permanen, penarikan pasukan Israel, pertukaran sandera, distribusi bantuan tanpa hambatan, dan rekonstruksi.

Israel menolak tuntutan tersebut dan menetapkan syarat berupa pembebasan seluruh sandera, pelucutan senjata, serta pembubaran Hamas.

Upaya mediasi yang dilakukan Qatar dan Mesir sejauh ini belum menghasilkan kesepakatan.

Ketegangan semakin meningkat setelah Israel melancarkan serangan ke Doha pada 9 September 2025, yang memicu kecaman keras dari Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.

Dalam forum PBB pada Selasa, Qatar menuding Israel datang ke meja perundingan hanya untuk menyembunyikan rencana menyerang negaranya, sehingga menambah panjang daftar konflik diplomatik di kawasan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga