Kapolri Bentuk Tim Reformasi Polri, Wamensesneg Tegaskan Utama Tetap Bentukan Presiden

Repelita Jakarta - Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menegaskan bahwa pembentukan tim reformasi Polri yang saat ini sedang disiapkan tetap akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia menjelaskan bahwa meskipun Polri telah membentuk tim internal untuk reformasi, tim bentukan Presiden tetap menjadi acuan utama.

"Jadi tim yang reformasi itu, Presiden tetap akan membentuk tim reformasi. Sehingga kemudian nanti akan misalnya di dalam tim Polri itu, dia akan membantu kita. Jadi ada sinergi di situ. Tapi yang penting, yang utama itu adalah yang dari tim bentukan Presiden," kata Bambang di kompleks parlemen, Jumat (26/9/2025).

Bambang mengungkapkan, di dalam jajaran tim reformasi Polri bentukan Presiden, nantinya akan ada 7 sampai 9 orang tokoh nasional yang dipilih untuk masuk sebagai komite.

Salah satu nama yang sudah dipastikan ikut serta dalam tim tersebut adalah Mahfud MD.

Namun demikian, Bambang menekankan bahwa rincian lengkap susunan tim masih menunggu keputusan final Presiden Prabowo.

Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebelumnya telah mengumumkan pembentukan tim reformasi Polri internal.

Tim tersebut dibentuk sebagai langkah awal untuk melakukan pembenahan di tubuh Polri setelah meningkatnya sorotan publik terhadap institusi kepolisian.

Meski begitu, Bambang menegaskan bahwa tim internal Polri hanya bersifat membantu.

Ia memastikan arah kebijakan reformasi sepenuhnya berada di bawah kendali tim bentukan Presiden.

Menurutnya, kerja sama dua tim ini akan mempercepat proses reformasi yang sedang ditunggu publik.

Ia juga menambahkan bahwa tim reformasi Polri bentukan Presiden bersifat ad hoc dan hanya bekerja selama enam bulan.

Dalam waktu tersebut, tim diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah fundamental perbaikan di tubuh kepolisian.

Sejalan dengan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers pada Jumat (19/9/2025) menegaskan bahwa Mahfud MD memang diproyeksikan menjadi salah satu pengurus utama komite reformasi Polri.

"Termasuk salah satunya," ujar Prasetyo saat ditanya mengenai nama Mahfud MD.

Prasetyo menjelaskan, pembentukan tim reformasi merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo untuk menjawab tuntutan publik.

Ia menilai, reformasi Polri saat ini menjadi hal yang mendesak setelah banyaknya kritik terhadap kinerja kepolisian.

"Jadi berkenaan dengan komisi atau komite reformasi kepolisian memang itu bagian dari komitmen pemerintah, komitmen Bapak Presiden, dan sekarang sedang proses untuk meminta kesediaan para tokoh-tokoh yang berkenaan," kata Prasetyo.

Ia juga menekankan bahwa reformasi Polri harus dilihat sebagai langkah menyeluruh, bukan sekadar perbaikan teknis di internal kepolisian.

Reformasi ini diharapkan menyentuh aspek kelembagaan, tata kelola, hingga kultur organisasi Polri.

Bambang memastikan, seluruh arahan reformasi Polri akan berangkat dari keputusan Presiden, sementara tim Polri akan menyesuaikan agar pelaksanaan berjalan selaras.

Dengan demikian, publik diharapkan bisa melihat hasil nyata dari langkah-langkah reformasi yang akan digerakkan secara paralel antara Polri dan tim bentukan Presiden.

Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa Presiden Prabowo ingin memastikan proses reformasi tidak hanya simbolis, tetapi memiliki arah jelas dengan pengawasan langsung dari pemerintah pusat. (*)