Hanung Bramantyo Sentil Kepala BGN soal MBG: Dikira Nyawa Anak Bisa Dibuat Peyek

Repelita Jakarta – Sutradara Hanung Bramantyo melontarkan kritik tajam terhadap penanganan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan memicu insiden keracunan massal di sejumlah daerah.

Melalui unggahan di fitur Instagram Story pada Jumat, 26 September 2025, Hanung menyampaikan sindiran pedas terhadap pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang menganggap insiden tersebut masih dalam batas wajar.

Suami Zaskia Adya Mecca itu menyamakan cara berpikir pihak yang bertanggung jawab atas program MBG dengan pengelolaan serangga ternak.

“Dikira ngelola MBG kayak punya 1000 jangkrik, mati 40 ndak masalah, malah bisa dibuat peyek,” tulis Hanung Bramantyo dalam unggahannya.

Sindiran tersebut menyiratkan betapa rendahnya nilai nyawa manusia di mata pengelola program.

Frasa “mati 40 ndak masalah” secara langsung menyorot anggapan bahwa korban jiwa dianggap sebagai kerugian kecil yang bisa diabaikan.

Sementara kalimat “malah bisa dibuat peyek” menjadi puncak kritik, seolah-olah tragedi tersebut tidak hanya dianggap sepele, tetapi juga bisa dialihkan menjadi hal lain tanpa empati.

Komentar Hanung muncul setelah beredar berita mengenai pernyataan Kepala BGN Dadan Hindayana yang meninjau lokasi keracunan di SPPG Cipongkor, Bandung, pada Selasa, 23 September 2025.

Dalam kunjungan tersebut, Dadan disebut menyampaikan bahwa kasus keracunan masih dalam batas wajar.

Pernyataan itu memicu kemarahan publik, termasuk dari kalangan seniman dan aktivis.

Kritik Hanung dianggap mewakili suara masyarakat yang kecewa atas penanganan program MBG yang dinilai tidak serius.

Program MBG sebelumnya dilaporkan menyebabkan gejala keracunan seperti mual, muntah, dan pusing pada ribuan siswa di berbagai daerah.

Temuan di lapangan menunjukkan adanya makanan basi, lauk berbelatung, dan benda asing seperti serpihan kaca dalam hidangan yang disajikan.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran luas terhadap kualitas dan pengawasan program MBG.

Kritik dari publik terus bergulir, menuntut evaluasi menyeluruh dan pertanggungjawaban dari pihak terkait. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga