Bupati Manokwari Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Proyek Gedung dan Jalan Rp100 Miliar

 

Repelita Jakarta - Bupati Manokwari Hermus Indou dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi proyek pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari.

Laporan tersebut disampaikan oleh Aliansi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Bersatu (Agpemaru) ke Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Selasa, 23 September 2025.

Pada hari ini kami datang ke KPK ingin melaporkan Bupati Kabupaten Monokwari, yang pada hari ini kami melaporkan ada dua laporan.

Koordinator Agpemaru, Putra, menjelaskan bahwa laporan pertama menyangkut pembangunan Gedung Wanita Manokwari yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Pemkab Manokwari dalam rentang tahun anggaran 2022 hingga 2024.

Pembangunan tahap satu tahun anggaran 2022 dengan kode paket 6262435 dilaksanakan oleh CV Pigundoni dengan nilai kontrak Rp8.894.182.902,44.

Pengawasan pembangunan dilakukan oleh CV Amazing Papua Consultant dengan nilai HPS Rp199.987.100.

Pembangunan tahap dua tahun anggaran 2023 memiliki pagu Rp10 miliar, dengan pengawasan teknis senilai Rp250 juta.

Tahap tiga tahun anggaran 2024 memiliki pagu Rp140 juta, dan pengawasan teknis lanjutan tahap dua tahun anggaran 2024 senilai Rp199,9 juta.

Pembangunan tahap dua lanjutan tahun anggaran 2024 memiliki pagu Rp5.993.217.000, sedangkan tahap tiga tahun anggaran 2024 memiliki pagu Rp10 miliar, dengan pengawasan senilai Rp140 juta.

Sampai hari ini pelaksanaannya masih belum 100 persen selesai. Jadi yang kita lihat itu masih hanya fisik doang. Tapi sudah dilakukan, kita menduga sudah dilakukan pembayaran 100 persen. Jadi begitu, di situ dia kenapa bisa dilakukan pembayaran, tapi pembangunannya belum selesai. Nah disitu ya, itu yang pertama.

Laporan kedua menyangkut pekerjaan penanganan long segmen di Jalan Perkebunan 3 Macuan tahun anggaran 2024 yang dikerjakan oleh CV Cahaya Hazanah Abadi dengan pagu Rp5.493.436.800 dari Dana Alokasi Khusus.

Namun, dalam realisasi anggaran keuangan Kabupaten Manokwari, tercatat nilai kontrak sebesar Rp53.933.755.000.

Putra menduga terjadi penggelembungan angka sebesar Rp48.540.379.500 dalam dokumen pencairan di Dinas PUPR Pemkab Manokwari yang diduga atas perintah Bupati Hermus Indou.

Jadi ada penggelembungan dan ini sudah dilakukan juga pembayaran 100 persen. Dan ini biasanya itu mungkin ada kerjasama lah mungkin Kadis PU, Kadis PU dengan bupatinya tersebut.

Putra berharap KPK segera menindaklanjuti laporan tersebut dan memanggil pihak-pihak yang terlibat.

Harapan kami KPK bisa cepat tanggap, turun langsung ke lokasi, dan memanggil pihak-pihak yang terlibat, termasuk bupati Manokwari dan kepala Dinas PU-nya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga