Repelita Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan setelah muncul dugaan pengusaha dapur mengambil keuntungan besar sehingga kualitas makanan berkurang.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh pengusaha dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak sebesar yang dituduhkan.
Ia menyampaikan hal ini dalam konferensi pers pada Ahad, 28 September 2025.
Menurut Nanik, setiap porsi makanan dalam program MBG bernilai Rp 15 ribu.
Namun, tidak seluruhnya dialokasikan untuk bahan makanan.
Dari jumlah itu, Rp 2.000 digunakan untuk biaya sewa usaha yang mencakup sewa gedung, tanah, peralatan, hingga perlengkapan dapur.
Dana tersebut masuk ke mitra BGN sebagai kompensasi investasi yang sebelumnya telah dikeluarkan untuk membangun dapur dan menyediakan peralatan dengan nilai hingga miliaran rupiah.
Nanik menegaskan, dana sewa itu bukanlah keuntungan, melainkan biaya pengembalian modal investasi jangka panjang.
Selain biaya sewa, Rp 3.000 dari setiap porsi dipakai untuk kebutuhan operasional.
Dana operasional mencakup gaji karyawan, listrik, internet, gas, transportasi, serta kendaraan operasional.
Setelah dipotong biaya sewa dan operasional, tersisa Rp 10 ribu yang sepenuhnya digunakan untuk bahan baku makanan.
Nanik membantah anggapan bahwa hanya Rp 7.000 atau Rp 8.000 yang digunakan untuk membeli bahan makanan.
Ia menjelaskan bahwa biaya belanja berbeda setiap hari, sehingga pengeluaran bisa lebih kecil pada satu waktu lalu ditambah pada hari lain, misalnya untuk kebutuhan susu yang diberikan secara berkala.
Ia menambahkan bahwa sisa dana dalam rekening virtual tidak bisa dipakai semena-mena karena dikontrol langsung oleh Kementerian Keuangan dan diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dengan sistem itu, ia memastikan peluang pengusaha dapur MBG meraup keuntungan besar dari dana program sangat kecil.
Sebelumnya, politisi Partai Demokrat Andi Arief menyebut melalui akun X pada Kamis, 25 September 2025 bahwa penyebab maraknya kasus keracunan dalam program MBG adalah keuntungan berlebihan yang diambil pengusaha dapur.
Ia menulis bahwa dari Rp 15 ribu per porsi, Rp 3 ribu dipakai untuk upah karyawan, Rp 2 ribu menjadi keuntungan pengusaha, dan Rp 10 ribu digunakan untuk makanan, namun pada praktiknya hanya Rp 7 ribu hingga Rp 8 ribu yang dibelanjakan.
Andi menilai kondisi itu menjadi akar masalah keracunan dan menurunnya kualitas gizi makanan yang diterima siswa.
Ia pun meminta BGN lebih ketat dalam memilih mitra serta mendorong kepala daerah untuk mengawasi langsung jalannya program di wilayah masing-masing.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

