Adhie M Massardi Yakin 100% Menag Yaqut Tak Berani Lego Kuota Haji Tanpa Perintah Jokowi

 

Repelita Jakarta - Nama mantan Presiden Joko Widodo kembali muncul dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

Keterlibatan Jokowi disebut oleh Adhie M Massardi, mantan juru bicara kepresidenan era Abdurrahman Wahid, melalui akun X pribadinya pada Minggu 14 September 2025.

Adhie menilai Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak mungkin berani mengambil keputusan terkait pembagian kuota haji tanpa adanya arahan dari presiden.

“Persahabatan tak harus putus gegara teman kena kasus. Maka saya yakin 100% Menag Yaqut tak berani lego kuota tanpa perintah Presiden,” tulisnya.

Ia juga menyinggung persoalan anggaran keberangkatan tambahan 20 ribu kuota haji.

Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu menelusuri apakah negara memiliki cukup dana untuk membiayai keberangkatan jemaah reguler.

“@KPK_RI perlu cek jika 20 Rb kuota benar2 dipakai reguler apa pemerintah punya dananya? Takut DPR tanya dana haji maka Yaqut dilarang hadiri Pansus,” lanjutnya.

Sementara itu, KPK mengungkap adanya praktik kecurangan dalam pengelolaan kuota tambahan haji 2024.

Kuota tambahan tersebut sengaja dibuat mepet waktu pelunasan agar dapat dialihkan kepada calon jemaah lain.

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menduga cara ini memang diniatkan sejak awal untuk diperjualbelikan.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menjelaskan antrean panjang membuat banyak calon jemaah tergoda membeli kuota haji dengan jalur cepat.

“Jadi itu, kalau toh mepet 5 hari, itu untuk trik aja, memang supaya yang sudah antre 5 tahun atau 6 tahun kemudian tidak bisa berangkat dan akhirnya terjual untuk yang tidak perlu antre. Nah, haji biasa antreannya sampai 20 bahkan 30 tahun, haji plus 5 sampai 6 tahun,” ujar Boyamin.

Ia menegaskan bahwa pola ini merupakan bentuk keserakahan yang dilakukan secara terencana.

“Jadi memang trik-trik itu memang niat greedy, niat jahatnya itu sudah terduga sejak awal bahwa niatnya menjual dan itu otomatis bekerja sama dengan travel haji untuk memperjualbelikan itu,” tambahnya.

Boyamin menyayangkan modus penjualan kuota haji ini karena menjadi jalan pintas yang paling diminati calon jemaah untuk menghindari antrean panjang.

Menurutnya, praktik tersebut sangat merugikan masyarakat yang sudah lama menunggu giliran keberangkatan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga