Prabowo, Hasto, dan Dinasti Jokowi: Narasi Balas Dendam atau Demokrasi?

 

Repelita Jakarta - Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan pengampunan hukum kepada dua figur politik, yaitu mantan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Perindustrian Tom Lembong, memicu babak baru ketegangan di lingkaran elite nasional.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai langkah Prabowo berpotensi memantik gelombang perlawanan dari barisan pendukung Presiden Jokowi, yang dinilai merasa dikhianati dengan adanya pengampunan tersebut.

Menurut Rocky, Hasto dan Lembong selama ini dikenal sebagai sosok yang kerap bersikap kritis bahkan menentang kebijakan yang beririsan dengan kepentingan Jokowi.

Pernyataan itu disampaikan Rocky dalam ulasannya melalui kanal YouTube miliknya pada Senin 4 Agustus 2025.

“Kita akan lihat babak berikutnya, sebut saja upaya untuk membalas. Sebut saja ini kekalahan bagi kubu Pak Jokowi. Tentu akan ada balasan,” ujar Rocky.

Rocky juga menilai bahwa sikap Prabowo dengan memberikan amnesti berpotensi memperlebar jarak politik antara dirinya dan Jokowi, sekaligus memunculkan friksi baru di internal koalisi usai Pilpres.

Sinyal gesekan tersebut, lanjut Rocky, bisa dilihat dari reaksi sebagian pendukung Jokowi yang mulai melontarkan ancaman di media sosial, termasuk isu pelengseran terhadap Prabowo.

“Yang sekarang jadi ribut adalah, yah semacam ancaman dari buzzer Jokowi untuk melengserkan Presiden Prabowo karena kecewa dengan keputusan itu,” kata Rocky menambahkan.

Selain itu, Rocky juga menyoroti sinyal penarikan diri dari sebagian pendukung Gibran Rakabuming Raka yang dianggap mulai menjauh dari Prabowo, sebagai refleksi loyalitas politik yang semu.

“Jadi justru ketika para pendukung Prabowo-Gibran ini menyesalkan keputusan Prabowo, itu artinya mereka sebetulnya hanya pura-pura mendukung Prabowo dong. Berarti Gibran yang hendak diunggulkan,” ungkap Rocky.

Bagi Rocky, amnesti kepada Hasto adalah langkah koreksi politik yang diperlukan untuk memutus mata rantai praktik balas dendam yang menurutnya telah mewarnai kepemimpinan Jokowi di periode lalu.

Ia menilai Hasto hanyalah korban dari praktik intervensi politik yang tidak sehat, sehingga pengampunan yang diberikan Prabowo patut dilihat sebagai upaya menyelamatkan demokrasi.

“Hasto itu adalah korban dari cawe-cawe Jokowi. Maka amnesti pada Hasto itu adalah semacam wisdom yang di akhirnya dipahami oleh Presiden bahwa demokrasi memang harus diselamatkan dari kelakuan-kelakuan politik yang sifatnya dendam,” tegasnya.

Di ujung analisanya, Rocky tidak hanya membedah konflik PDIP tetapi juga menyoroti persoalan dinasti politik yang dinilainya menggerogoti sistem demokrasi.

Ia mengkritik manuver-manuver politik mulai dari wacana masa jabatan presiden tiga periode hingga rekayasa politik yang membuka jalan Gibran sebagai calon kuat di 2029 mendatang.

“Dinasti Jokowi adalah halangan bagi demokrasi. Bukan sekadar halangan bagi PDIP. Karena merusak sistem dengan berbagai ambisi, mulai dari keinginan tiga periode, sampai upaya menjadikan Gibran calon di 2029,” pungkas Rocky.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga