Polemik Ijazah Jokowi Kembali Mengemuka, Padahal Sudah Diperiksa Polisi dan Diakui UGM, Ada Apa Nih?

Repelita Jakarta - Polemik seputar keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat ke ruang publik meskipun pihak kampus tempat beliau menempuh pendidikan sudah berkali-kali memberikan penjelasan resmi.

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina, menegaskan pada Sabtu 2 Agustus 2025 bahwa rumor mengenai ijazah Jokowi sudah dituntaskan sejak lama dan tidak seharusnya diungkit kembali untuk kepentingan politik.

Dalam penjelasannya, Silfester mengingatkan bahwa Universitas Gadjah Mada, tempat Jokowi menimba ilmu, telah memastikan keaslian ijazah sarjana milik Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut.

Ia menyebutkan, sejak 2019 hingga 2022 pihak kampus telah berulang kali menegaskan bahwa Jokowi memang benar tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan angkatan 1980 yang lulus pada 1985.

Silfester menambahkan bahwa aparat penegak hukum juga sempat menangani laporan terkait tuduhan ijazah palsu ini dan hasilnya tidak ditemukan unsur pidana apa pun yang bisa menjerat Presiden Jokowi.

Ia menuturkan bahwa Presiden Jokowi bahkan pernah melaporkan pihak-pihak yang menuduhnya memakai ijazah palsu atas tuduhan pencemaran nama baik.

Isu dugaan ijazah palsu ini bermula dari beberapa aktivis dan tokoh yang membawanya ke ranah media sosial serta jalur hukum.

Salah satu nama yang sempat menjadi sorotan adalah Bambang Tri Mulyono, penulis buku kontroversial yang pada akhirnya digugat balik oleh Presiden.

Proses hukum gugatan tersebut sempat bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2022, tetapi majelis hakim menolak seluruh tuntutan yang diajukan.

Silfester juga menyinggung soal posisi Presiden Jokowi di peta politik nasional, terutama setelah putranya, Kaesang Pangarep, menjabat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia pada 25 September 2023.

Ia mengingatkan sebaiknya Jokowi tetap netral dan berdiri di atas semua kepentingan partai politik agar tetap menjadi pemimpin bagi seluruh rakyat, bukan hanya mewakili satu kelompok.

Pengamat politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, menilai rumor ini terus dipakai pihak tertentu sebagai senjata untuk melemahkan pengaruh Jokowi di masa transisi pemerintahan pasca-2024.

Cecep menjelaskan bahwa selama Jokowi masih memiliki pengaruh besar di panggung nasional, maka isu-isu sensitif seperti dugaan ijazah palsu berpotensi digunakan untuk menggoyahkan kepercayaan publik.

Dengan penegasan kembali dari UGM, klarifikasi resmi dari pihak Istana, serta keputusan hukum yang menolak gugatan serupa, maka seharusnya polemik ini dianggap selesai dan tidak lagi layak dijadikan bahan perdebatan politik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga