‘Pak Lurah’ Ditinggal, Komisaris Pelni Sentil Akbar Faizal: Wajah Asli Politik Tanpa Integritas

 

Repelita Jakarta - Komisaris Independen PT Pelni, Kristia Budhyarto yang akrab dikenal sebagai Dede, menanggapi pernyataan Akbar Faizal yang menyinggung Presiden Joko Widodo atau Pak Lurah yang disebut-sebut kini ditinggal sendirian.

Melalui unggahan di akun X @kangdede pada 1 Agustus 2025, Dede menilai narasi bahwa Pak Lurah ditinggal merupakan cerita basi yang kerap dipakai untuk membangun opini publik seolah-olah terjadi pengkhianatan moral di lingkaran politik nasional.

Dede menyebut bahwa orang-orang yang hari ini berteriak soal Pak Lurah ditinggal, justru dulunya berada di lingkaran kekuasaan Jokowi dan menikmati posisi strategis ketika kepentingan mereka masih terjamin.

Menurut Dede, kondisi ini membuka tabir wajah asli politik yang kehilangan integritas karena loyalitas hanya berlaku ketika ada keuntungan yang bisa diraih dari kekuasaan.

Ia pun menegaskan bahwa sikap menjauh dari lingkaran Jokowi belakangan ini hanya cerminan dari politik praktis tanpa prinsip yang sering terjadi menjelang dinamika perubahan kekuasaan.

Sebelumnya, Akbar Faizal dalam cuitannya mengungkapkan bahwa Jokowi kini benar-benar ditinggalkan sendirian di tengah pusaran isu ijazah palsu yang belum tuntas.

“Pak Lurah, kini kamu sendiri. Semua yang dulu bersamamu mengelola tanah-tanah bengkok itu menjauh satu demi satu,” tulis Akbar dalam unggahannya.

Di sisi lain, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menjadi sorotan di tengah isu Pak Lurah ditinggalkan.

Keputusan itu dijelaskan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas pada Kamis, 31 Juli 2025, sebagai langkah strategis untuk menjaga persatuan nasional menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-80.

Supratman menegaskan bahwa pengajuan abolisi dan amnesti tersebut berasal dari Kementerian Hukum dan diberikan Presiden Prabowo dengan pertimbangan kontribusi kedua tokoh tersebut terhadap bangsa dan negara.

Pemerintah berharap keputusan ini mampu menjaga suasana politik tetap kondusif serta merajut kembali rasa kebersamaan lintas kekuatan politik di momentum kemerdekaan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga