Vonis Hasto Disorot PDIP, Kalau Mau Fair Tangkap Juga Harun Masiku

Repelita Jakarta - PDIP menanggapi kabar vonis terhadap Sekretaris Jenderal mereka, Hasto Kristiyanto, dengan menekankan pentingnya keadilan yang seimbang.

Partai berlambang banteng itu menyatakan bahwa seharusnya buronan Harun Masiku juga segera ditangkap agar penegakan hukum tidak setengah-setengah.

Menurut PDIP, kasus yang menyeret Hasto belum sepenuhnya tuntas jika Harun Masiku masih belum berhasil diamankan.

Dolfie Otniel Frederic Palit selaku Sekretaris Fraksi PDIP di DPR RI menyoroti adanya dugaan cacat prosedur dalam penanganan kasus Hasto, yang menurutnya berpengaruh pada hasil putusan di pengadilan.

Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDIP berharap agar keputusan hakim nantinya dapat menghadirkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Pada sidang pembacaan pledoi yang digelar 10 Juli 2025, Hasto secara tegas meminta dibebaskan dari seluruh dakwaan yang dituduhkan kepadanya.

Dalam pledoi tersebut, Hasto juga mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Harun Masiku supaya rangkaian kasus dugaan suap pergantian antarwaktu DPR Sumatera Selatan I menjadi jelas sepenuhnya.

Sebelumnya, jaksa penuntut KPK menuntut Hasto dengan pidana penjara tujuh tahun dan denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan, atas dugaan suap serta perintangan penyidikan yang melibatkan Harun Masiku dan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Jaksa juga mendalilkan bahwa Hasto sempat memerintahkan Harun merendam ponsel ke dalam air setelah operasi tangkap tangan KPK tahun 2020, dan memberi instruksi serupa kepada ajudannya agar barang bukti sulit dilacak.

Dari keterangan saksi penyidik KPK, Arief Budi Rahardjo, terungkap adanya aliran dana senilai Rp400 juta yang berkaitan dengan proses pergantian antarwaktu Harun Masiku.

Fakta persidangan pun membongkar adanya perintah Hasto kepada Nur Hasan untuk merendam telepon Harun di hari yang sama dengan OTT demi mengaburkan jejak.

PDIP menilai tuntutan jaksa mengandung aroma politisasi hukum serta balas dendam politik.

Hardiyanto Kenneth yang duduk di DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP menyatakan kekecewaannya atas tuntutan tujuh tahun tersebut karena menurutnya tak ada bukti kuat Hasto sengaja merintangi penyidikan.

Partai berharap majelis hakim bisa mempertimbangkan kondisi hukum di persidangan sehingga vonis yang dijatuhkan bisa bebas atau setidaknya lebih ringan.

PDIP meyakini ada banyak kejanggalan prosedur dalam pembuktian yang diajukan tim jaksa sehingga proses hukum perlu diperiksa dengan seksama.

Komarudin Watubun selaku Ketua DPP PDIP menegaskan bahwa Hasto tetap akan menjabat sebagai Sekjen hingga vonis inkrah, sambil menunggu mekanisme internal partai memutuskan langkah selanjutnya.

Komarudin juga menilai dari fakta persidangan terbuka, publik dapat melihat potensi rekayasa dalam kasus ini sehingga prinsip peradilan yang adil wajib dijunjung tinggi tanpa tekanan pihak mana pun.

Puan Maharani kembali menekankan harapannya agar putusan nantinya benar-benar adil dan berpihak pada kebenaran hukum.

PDIP menolak mentah-mentah dakwaan yang dinilai tidak berdasar karena tidak terbukti Hasto sengaja menghalangi jalannya penyidikan.

Dalam pledoinya, Hasto juga mempersoalkan pernyataan Saeful Bahri yang mendadak muncul belakangan mengenai aliran dana darinya, padahal keterangan itu tidak pernah muncul di awal proses penyidikan.

Hasto memandang pernyataan baru itu seharusnya dikonfrontir langsung dengan Harun Masiku yang hingga kini masih buron agar kebenaran tidak setengah-setengah.

Ia pun menduga keterangan Saeful Bahri muncul di bawah tekanan, merujuk pada temuan barang bukti airsoft gun di rumah Saeful yang menimbulkan polemik tersendiri.

Meski demikian, PDIP tetap memegang keyakinan pada sistem peradilan, walau sejumlah kader beranggapan kasus ini sarat dengan nuansa politik.

Kader partai juga menyerukan bahwa jika putusan benar-benar menjatuhkan vonis untuk Hasto, maka KPK harus menunjukkan keseriusan dengan segera menangkap Harun Masiku agar publik melihat penegakan hukum dijalankan tanpa tebang pilih.

PDIP menekankan inti tuntutan mereka bukan semata pembebasan Hasto, tetapi juga kepastian hukum ditegakkan secara adil kepada siapa pun yang terlibat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok