Rocky Gerung Sindir DPR dan Pemerintah, Ingatkan TNI Lahir dari Rakyat Bukan Alat Kekuasaan

 

Repelita Jakarta - Gugatan judicial review terhadap Undang-Undang TNI yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi menuai sorotan tajam dari pengamat politik Rocky Gerung.

Hal ini dipicu oleh pernyataan DPR dan pemerintah yang menyebut masyarakat sipil tidak memiliki legal standing dalam mengajukan uji materi terhadap undang-undang tersebut.

Dalam tayangan di kanal YouTube-nya, Rocky menyayangkan sikap tersebut dan menilai bahwa pemerintah dan DPR telah melupakan hakikat kelahiran TNI yang berasal dari rakyat.

Menurut Rocky, masyarakat sipil memiliki hak konstitusional untuk mengkritisi regulasi yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan demokrasi bangsa.

“Ini benar-benar membuat kita geleng-geleng kepala. DPR dan pemerintah lupa kalau TNI itu lahir dari rakyat,” ujar Rocky.

Ia menjelaskan bahwa menempatkan militer aktif di jabatan yang terkait fungsi pertahanan memang bisa dipahami.

Namun ketika kehadiran militer merambah ruang sipil, hal itu perlu dikaji ulang secara kritis agar tidak menggerus demokrasi.

Rocky menegaskan bahwa keterlibatan militer dalam ranah sipil bukan semata soal keunggulan organisasi, tapi soal prinsip demokrasi dan supremasi nilai sipil.

Ia mengingatkan kembali bahwa TNI memiliki akar sejarah yang berbeda dari tradisi militer di negara Barat.

“Tentara kita lahir dari rakyat jadi keterlibatan sipil dan militer itu seperti ikan dan air yang tak terpisahkan,” ucapnya.

Meski begitu, ia menekankan bahwa sejak era reformasi sudah disepakati bahwa TNI harus kembali ke barak dan bersikap profesional tanpa ikut dalam urusan politik.

Rocky juga menguraikan perbedaan antara prinsip kerja militer yang mengandalkan efisiensi komando dengan sistem demokrasi yang tumbuh lewat debat dan keterlibatan publik.

Karena itu, menurutnya, perlu pembatasan yang jelas agar peran militer tidak melampaui batas-batas sipil.

Ia mengajak DPR dan pemerintah untuk membuka ruang dialog terbuka tanpa menuduh masyarakat sipil sebagai pihak yang tidak berwenang menggugat.

“Jika UU tidak dibahas dengan partisipasi yang bermakna dari semua pihak terutama masyarakat sipil maka regulasi itu akan terus dipersoalkan. Ini soal demokrasi soal kedaulatan rakyat,” tegasnya.

Rocky juga memperingatkan agar tak ada tekanan kepada masyarakat yang bersuara kritis.

Ia menekankan bahwa demokrasi sejati hanya bisa tumbuh dari keberanian berdiskusi dan berdebat secara sehat, bukan dari rasa takut.

Menutup pernyataannya, Rocky mengajak untuk membangun kembali relasi sipil dan militer yang seimbang dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah bangsa.

“Ini saatnya kita membuka percakapan agar Indonesia bisa menjaga demokrasi, ikut serta dalam perdamaian dunia, dan menata ekonomi yang lebih adil. Itu misi yang bagus dari Presiden Prabowo,” tutupnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga