Repelita Jakarta - Mahkamah Konstitusi memutuskan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029, keputusan yang disambut positif oleh pengamat politik Rocky Gerung.
Menurut Rocky, langkah ini akan memperbaiki kualitas demokrasi dan mengakhiri praktik konsolidasi kekuasaan yang marak terjadi di era Presiden Joko Widodo.
Rocky menilai pemilu serentak selama ini membebani rakyat dan partai politik.
Masyarakat dipaksa memilih terlalu banyak wakil dalam waktu bersamaan, sementara partai kewalahan menyebar sumber daya.
"Pemilu serentak itu justru bikin stres publik, banyak surat suara, dan menguras energi partai politik serta masyarakat," kata Rocky dalam kanal YouTube miliknya.
MK menetapkan pemilu lokal digelar paling cepat dua tahun dan paling lama dua setengah tahun setelah pemilu nasional.
Rocky menganggap kebijakan ini memberi kesempatan partai untuk lebih fokus menyiapkan kader berkualitas di tingkat lokal.
"Ini kesempatan partai buat kaderisasi sehingga money politics bisa dicegah dan partai tidak habis-habisan bertarung di dua level sekaligus," tambahnya.
Lebih jauh, Rocky menyebut putusan ini sebagai cara mencegah dominasi presiden dalam pengaruh politik di daerah.
Menurutnya, selama ini presiden menggunakan mekanisme penunjukan Pelaksana Tugas kepala daerah untuk mengendalikan wilayah secara politik.
"Keputusan MK ini mencegah dominasi presiden sampai ke level daerah, memberi ruang bagi daerah untuk punya legitimasi sendiri tanpa harus tergantung pada keputusan pusat," jelas Rocky.
Ia juga menilai pemilu lokal yang digelar setelah pemilu nasional bisa menjadi sarana koreksi atas jalannya pemerintahan pusat.
"Kalau pemerintah pusat dan partai pendukungnya tidak efektif, pemilu lokal nanti bisa menjadi sinyal penolakan rakyat terhadap mereka," katanya.
Rocky menambahkan bahwa MK telah menegaskan kembali prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Ia menyambut baik keputusan MK yang tidak membuka jalan bagi wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD atau pemilihan presiden oleh MPR.
Menurutnya, ini adalah bentuk penguatan terhadap demokrasi langsung yang menjadi pilihan rakyat selama dua dekade terakhir.
Menutup pernyataannya, Rocky mengajak seluruh elit politik untuk memanfaatkan waktu menuju Pemilu 2029 sebagai masa kaderisasi serius.
Ia berharap muncul pemimpin-pemimpin baru yang lahir dari proses intelektual, bukan sekadar hasil dari kekuatan uang dan popularitas kosong.
“Ini saatnya kaderisasi politik yang berbasis ilmu pengetahuan dan argumentasi matang bukan sekadar modal uang dan pengaruh,” pungkas Rocky.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok.
