Repelita Jakarta - Inisiator Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Dwi Tjahyo Soewarsono, menegaskan bahwa usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki agenda politik tersembunyi ataupun upaya untuk merusak reputasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Menurut Dwi Tjahyo, Presiden Jokowi hanya merasa kebingungan dan kehabisan akal dalam merespons isu pemakzulan Gibran yang terus berkembang di ruang publik.
"Jokowi sudah bingung mau bilang apa. Jokowi sudah kehabisan akal menghadapi kami," ujar Tjahyo saat dihubungi, Selasa 15 Juli 2025.
Sebelumnya, Jokowi menyebut adanya agenda besar politik di balik isu ijazah palsu dan upaya pemakzulan Gibran yang dinilai sebagai bentuk penurunan reputasi dirinya.
Tjahyo menilai anggapan tersebut tidak berdasar.
Ia menyebut reputasi Jokowi akan menurun dengan sendirinya karena sikap-sikap politiknya selama ini.
"Tak perlu diturunkan, akan turun sendiri," ucapnya.
Forum Purnawirawan TNI, lanjut Tjahyo, mendorong pemakzulan Gibran demi menyelamatkan bangsa dan negara.
Ia menegaskan Gibran tak layak menduduki jabatan wapres karena dianggap tak memiliki kapasitas maupun kompetensi yang memadai.
Forum juga secara terbuka mengirim surat kepada DPR agar proses pemakzulan Gibran dibahas secara serius.
"Ngapain kami kirim surat ke DPR? Ngapain deklarasi kalau agenda terselubung? Ini sudah terang agendanya," tegas Tjahyo.
Ia menyoroti potensi kekacauan pemerintahan jika Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap dan Gibran harus naik sebagai presiden.
Tjahyo menyatakan pesimis terhadap kemampuan Gibran memimpin negara dalam situasi seperti itu.
Ia juga mengaitkan kondisi kabinet saat ini yang menurutnya masih diwarnai oleh menteri-menteri era Jokowi, dan menyebut ada dugaan praktik korupsi di dalamnya.
Jika Gibran menjadi presiden, ia khawatir kesejahteraan rakyat semakin terpuruk.
Sementara itu, Jokowi sempat menyampaikan bahwa ia melihat adanya agenda politik besar di balik isu-isu yang menimpa dirinya dan Gibran.
Namun, ia mengaku menyikapi hal tersebut secara santai.
"Tapi bagi saya ini biasa-biasa saja," ucap Jokowi saat ditemui di rumahnya di Sumber, Banjarsari, Solo, Senin 14 Juli 2025.
DPR sendiri telah menerima surat dari Forum Purnawirawan TNI mengenai pemakzulan Gibran, namun hingga kini belum ada proses pembahasan lebih lanjut.
Ketua DPR Puan Maharani menyatakan surat tersebut masih dalam tahap kajian dan mengikuti mekanisme internal lembaga legislatif.
"Prosesnya itu masih dalam mekanisme yang ada," kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 15 Juli 2025. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok

