Menteri UMKM Klaim Biaya Istri ke Eropa dari Dana Pribadi, Warganet Tetap Sorot Fasilitas Negara

Repelita Jakarta - Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman akhirnya angkat bicara terkait polemik surat perjalanan istrinya, Agustina Hastarini, yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Dalam pernyataan terbuka usai kunjungan ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat 4 Juli 2025, Maman menegaskan bahwa tidak ada dana negara yang digunakan dalam perjalanan tersebut.

Ia menyatakan seluruh biaya ditanggung sepenuhnya dari rekening pribadi keluarga.

“Satu rupiah pun tidak ada uang dari uang negara,” ujar Maman kepada wartawan.

Ia menjelaskan, perjalanan sang istri ke beberapa negara Eropa bertujuan untuk mendampingi anaknya yang sedang mewakili Indonesia dalam kompetisi International World Innovative Student Expo.

Menurut Maman, sang istri khawatir melepas anak mereka yang masih berusia muda untuk bepergian sendirian ke luar negeri.

Seluruh pengeluaran perjalanan, termasuk tiket pesawat, hotel, makanan, hingga transportasi selama di Eropa, diklaim telah dibayar langsung oleh istrinya sejak bulan Mei 2025.

Maman menambahkan bahwa dirinya telah menyerahkan bukti lengkap kepada KPK guna menunjukkan transparansi dan memastikan tidak ada keterlibatan anggaran negara.

“Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya. Uang makan dan katering istri saya makan di sana, sewa kendaraan, dan pemesanan hotel, semua dari rekening pribadi. Artinya tidak ada sedikit pun niat kita dari awal menggunakan fasilitas siapa pun,” tegas Maman.

Sebelumnya, sebuah surat bertanda resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM tersebar luas.

Surat itu mencantumkan rencana kunjungan istri Menteri UMKM beserta rombongan ke sejumlah kota seperti Istanbul, Pomorie, Sofia, Amsterdam, Brussels, Paris, Lucerne, dan Milan dari tanggal 30 Juni hingga 14 Juli 2025.

Surat itu ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Kementerian Arif Rahman Hakim dan ditujukan ke perwakilan kedutaan besar RI agar memberikan dukungan selama perjalanan berlangsung.

Surat tersebut langsung memicu gelombang kritik dari warganet yang mempertanyakan legalitas dan kepatutan penggunaan fasilitas negara untuk urusan pribadi keluarga pejabat.

Publik mempertanyakan mengapa seorang istri pejabat yang tidak memiliki jabatan struktural dapat menerima fasilitas diplomatik dalam perjalanan yang disebut sebagai misi budaya.

Reaksi keras dari publik muncul karena hal ini terjadi di tengah isu defisit APBN, serta meningkatnya sensitivitas publik terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat dan keluarganya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga