Mayoritas Publik Tak Percaya Isu Ijazah Palsu Jokowi Menurut Dua Survei Nasional

 

Repelita Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA memaparkan hasil survei nasional terbarunya terkait isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang sempat mencuat di ruang publik.

Survei tersebut dilakukan secara tatap muka pada 28 Mei hingga 12 Juni 2025 dan melibatkan 1.200 responden dari berbagai wilayah Indonesia, dengan tingkat margin of error sebesar 2,9 persen.

Dari temuan utama, sebesar 74,6 persen masyarakat menyatakan tidak mempercayai isu ijazah palsu yang dituduhkan kepada Presiden ketujuh Republik Indonesia itu.

Peneliti senior LSI Denny JA, Ardian Sopa, menjelaskan dalam paparannya pada Rabu (30/7/2025) bahwa hanya 12,2 persen yang menyatakan percaya terhadap isu tersebut.

Menurut Ardian, ketidakpercayaan terhadap isu ijazah palsu tersebut merata di semua segmen demografi.

Mulai dari warga berpendidikan rendah hingga lulusan perguruan tinggi, dari masyarakat di pedesaan sampai perkotaan, dari generasi Z hingga generasi baby boomer, serta di semua basis pemilih partai politik, mayoritas memiliki persepsi serupa.

Dalam kategori pendapatan, lebih dari 65 persen responden di setiap kelompok ekonomi tidak percaya bahwa Jokowi memalsukan ijazah.

Bahkan, di kalangan ekonomi rendah, persentasenya mencapai 79 persen.

Sedangkan, di kalangan ekonomi menengah atas, tercatat 67,6 persen yang tidak percaya terhadap isu ini.

Dari sisi pendidikan, warga yang hanya menamatkan Sekolah Dasar (SD) atau di bawahnya menunjukkan tingkat ketidakpercayaan tertinggi terhadap isu ijazah palsu, yaitu sebesar 81,5 persen.

Pada kelompok lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), angkanya berada di 73,7 persen, sedangkan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) berada di angka 69,8 persen.

Ketidakpercayaan juga lebih banyak ditemukan di kalangan perempuan dibanding laki-laki (78,2 persen vs 71,2 persen).

Hal serupa terjadi antara pemilih non-Muslim dan Muslim (84,8 persen vs 73,3 persen), serta antara warga pedesaan dan perkotaan (76,2 persen vs 70,9 persen).

Meski mayoritas publik tidak percaya pada isu tersebut, namun sebanyak 22,6 persen responden mengaku terpengaruh dengan narasi yang beredar mengenai dugaan pemalsuan ijazah Presiden Jokowi.

Sebaliknya, 72,6 persen menyatakan isu itu tidak berdampak apa pun pada pandangan mereka terhadap sang presiden.

Ardian menyebut bahwa angka 22,6 persen yang terpengaruh oleh isu ini tidak bisa dianggap remeh.

Sebab, jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka yang percaya secara eksplisit bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu (12,2 persen).

Menurutnya, ini menunjukkan bahwa pengaruh isu tersebut lebih kuat di ranah psikologis daripada faktual.

Selain LSI, Indikator Politik Indonesia (IPI) juga merilis hasil survei nasional terkait isu serupa yang dilakukan pada 17-20 Mei 2025.

Dalam survei yang melibatkan 1.286 responden dengan metode double sampling itu, sebanyak 66,9 persen responden menyatakan tidak percaya bahwa ijazah sarjana Jokowi palsu.

Sebaliknya, terdapat 19 persen yang percaya bahwa Jokowi memalsukan ijazahnya dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Menurut Direktur Eksekutif IPI, Burhanuddin Muhtadi, temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat tetap menganggap ijazah Presiden Jokowi sah secara hukum dan administratif.

Burhanuddin juga mengungkapkan bahwa ada dinamika menarik dari latar belakang politik para responden.

Sebanyak 25,6 persen pemilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang sebelumnya merupakan basis pendukung Jokowi, justru percaya dengan isu ijazah palsu tersebut.

Namun demikian, mayoritas pemilih PDIP tetap tidak percaya, yakni sebesar 61,1 persen.

Di sisi lain, para pemilih dari Partai Golkar terpantau terbelah.

Sekitar 47,4 persen tidak percaya isu tersebut, sedangkan 45,4 persen lainnya percaya bahwa Jokowi tidak jujur terkait ijazah sarjananya.

Temuan lainnya datang dari basis pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Meskipun PKS selama dua kali pemilu presiden tidak mendukung Jokowi, namun sebesar 65,2 persen pemilihnya menyatakan tidak percaya Presiden memalsukan ijazah.

Burhanuddin menilai wajar apabila mayoritas responden meragukan tuduhan tersebut.

Pasalnya, Jokowi sudah berulang kali mengikuti proses pemilu mulai dari pilkada hingga pilpres, dan dalam setiap tahapannya, keabsahan dokumen termasuk ijazah selalu diperiksa oleh lembaga penyelenggara.

“Barangkali publik menilai secara logis. Sudah ikut pilkada dan pilpres berkali-kali, dengan membawa bukti ijazah resmi, lalu bagaimana mungkin bisa dianggap palsu,” ujar Burhanuddin.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga