Repelita Jakarta - Penunjukan Mawardi Yahya sebagai Komisaris Independen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menuai kontroversi di tengah kegagalannya dalam Pilgub Sumatera Selatan 2024.
Mawardi yang sebelumnya mencalonkan diri sebagai gubernur gagal meraih suara mayoritas.
Setelah kekalahan tersebut, ia justru diangkat ke posisi strategis sebagai komisaris di perusahaan pelat merah.
Keputusan ini dianggap oleh sebagian publik sebagai bentuk penghargaan politik atas dukungannya dalam kampanye Prabowo-Gibran di Sumatera Selatan.
Mawardi dikenal sebagai politisi yang aktif dan memiliki jaringan kuat di daerahnya.
Namun, latar belakangnya lebih banyak berkutat di bidang pemerintahan daerah, bukan dalam dunia korporasi atau manajemen bisnis.
Garuda Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan besar, termasuk restrukturisasi utang dan pemulihan operasional pasca pandemi.
Kondisi tersebut membutuhkan pengawasan komisaris yang profesional dan berpengalaman di bidang ekonomi dan manajemen perusahaan.
Penunjukan Mawardi kemudian memunculkan keraguan soal kompetensi dan objektivitasnya sebagai komisaris independen.
Publik mempertanyakan apakah posisi tersebut benar-benar berdasarkan kemampuan atau sekadar hadiah politik.
Pengamat mengingatkan bahwa jabatan komisaris bukan hanya simbol politik, melainkan fungsi pengawasan yang kritis dan strategis.
Jika diisi oleh figur yang kurang kompeten, maka risiko buruk bagi tata kelola dan kinerja perusahaan akan meningkat.
Mawardi sendiri belum memiliki pengalaman di dunia usaha besar atau industri penerbangan yang menjadi sektor utama Garuda.
Meski begitu, ia memiliki rekam jejak panjang dalam pemerintahan daerah dan pengelolaan anggaran publik.
Beberapa pihak menilai pengalaman tersebut bisa menjadi modal dalam memahami aspek tata kelola perusahaan publik.
Namun, hal ini masih harus dibuktikan melalui kinerja nyata selama masa jabatannya.
Penunjukan ini juga memicu perdebatan soal profesionalisme BUMN dan independensi komisaris dari intervensi politik.
Sejumlah kalangan berharap Mawardi mampu membuktikan bahwa ia bukan hanya menerima hadiah politik, tapi bisa memberikan kontribusi signifikan.
Waktu akan menunjukkan apakah keputusan ini menguntungkan Garuda Indonesia atau malah menambah beban dalam upaya pemulihan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
