[BREAKING NEWS] HEBOH Penunjukan Mawardi Yahya di Garuda Indonesia Memicu Keraguan Profesionalisme dan Integritas BUMN

Repelita Jakarta - Penunjukan Mawardi Yahya sebagai Komisaris Independen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan publik.

Bukan semata terkait latar belakang politiknya yang dikenal, melainkan juga karena rekam jejaknya yang belum berpengalaman dalam bidang ekonomi, keuangan, maupun penerbangan.

Mawardi Yahya adalah politisi asal Sumatera Selatan yang pernah menjabat sebagai Bupati Ogan Ilir selama dua periode pada 2005–2015.

Ia juga sempat menjabat Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada periode 2018–2023 mendampingi Herman Deru.

Dalam Pemilu Presiden 2024, Mawardi menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran di Sumatera Selatan, yang sukses mengantarkan pasangan tersebut meraih kemenangan 60 persen di wilayah ini.

Meski demikian, dari sisi profesionalisme BUMN, posisi komisaris memiliki peran strategis dalam mengawasi kinerja direksi, tata kelola perusahaan, dan pemulihan finansial pasca restrukturisasi Garuda Indonesia.

Mawardi tidak memiliki pengalaman langsung dalam mengelola korporasi besar atau sektor ekonomi makro.

Ia juga belum pernah berkarier sebagai profesional bisnis, ekonom, atau ahli keuangan.

Namun selama hampir 15 tahun sebagai kepala daerah, Mawardi memiliki pengalaman mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), program pembangunan, serta jaringan politik yang luas.

Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah pengalaman tersebut cukup untuk menjabat Komisaris Independen yang idealnya diisi oleh tokoh profesional nonpartisan dengan kapabilitas pengawasan yang tinggi.

Terlebih Garuda Indonesia tengah menghadapi tantangan besar seperti restrukturisasi utang, efisiensi operasional, dan pemulihan setelah pandemi.

Dalam kondisi tersebut, posisi komisaris tidak dapat dijadikan simbol politik atau hanya penghargaan atas loyalitas.

Penunjukan tokoh politik sebagai komisaris bukan hal baru, tetapi kritik dari kalangan profesional dan pengamat BUMN semakin menguat.

Jika jabatan ini hanya sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi politik dalam kemenangan Prabowo-Gibran, maka kepercayaan publik terhadap reformasi BUMN dapat menurun.

Namun, jika Mawardi mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan kritis dan objektif, skeptisisme publik bisa berubah menjadi apresiasi.

Kini publik menanti apakah jabatan ini akan sekadar simbol atau benar-benar memberikan dampak positif bagi Garuda Indonesia yang tengah berusaha bangkit. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga