Mahfud MD Tuntut KPK Panggil Bobby Setelah Namanya Muncul di Persidangan

Repelita Jakarta - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mempertanyakan lambatnya respons KPK dalam memanggil Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang namanya disebut dalam persidangan kasus korupsi Abdul Ghani Kasuba.

Mahfud menilai, ketika nama seseorang disebut dalam pengadilan, terutama dalam kasus besar, maka seharusnya lembaga hukum bertindak cepat tanpa pandang bulu.

Ia menyebut bahwa ketidaktegasan ini justru membuka ruang spekulasi tentang keberpihakan KPK terhadap kekuasaan.

Mahfud mengingatkan bahwa keterlambatan bisa memperburuk persepsi publik terhadap integritas KPK.

Menurutnya, tidak ada alasan hukum yang bisa membenarkan penundaan pemanggilan saksi yang telah disebut dalam proses persidangan.

Ia juga mengatakan bahwa transparansi dalam proses hukum adalah harga mati bagi lembaga penegak hukum yang ingin dipercaya publik.

Mahfud menambahkan, jika Bobby memang tidak bersalah, maka pemeriksaan justru akan membersihkan namanya di hadapan publik.

Ia juga membandingkan situasi ini dengan dirinya sendiri yang secara sukarela meminta diperiksa dalam isu lama hanya demi menjaga integritas.

Menurut Mahfud, keteladanan itu perlu dicontoh oleh pejabat publik lain, termasuk menantu Presiden tersebut.

Ia menilai, jika pemanggilan dilakukan, maka proses hukum akan menjadi lebih transparan dan menghindarkan lembaga dari tuduhan tebang pilih.

Mahfud juga menyoroti bahwa publik mulai kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum ketika ada keraguan untuk menindak pihak yang dekat dengan lingkar kekuasaan.

Ia menyatakan, justru sekarang adalah waktu yang tepat bagi KPK untuk membuktikan tidak tunduk pada tekanan politik.

Menurut Mahfud, jika semua warga negara dianggap setara di mata hukum, maka nama besar tidak seharusnya menjadi penghalang untuk dipanggil.

Ia juga mengatakan bahwa keengganan KPK bisa dibaca sebagai bentuk keberpihakan dan menggerus integritas lembaga.

Mahfud menyampaikan bahwa KPK perlu kembali menunjukkan keberanian moral dan konsistensi seperti di masa lalu.

Ia juga meminta publik untuk ikut mengawasi perkembangan perkara ini dan tidak membiarkannya tenggelam oleh isu-isu lain.

Menurutnya, jika KPK tidak juga bergerak, maka masyarakat punya hak untuk mempertanyakan dan mengkritisi lembaga tersebut.

Ia bahkan menyebut bahwa peristiwa ini akan menjadi ujian besar bagi Ketua KPK dalam menunjukkan sikap independen.

Mahfud menyebut bahwa hukum harus tetap berjalan sekalipun harus berhadapan dengan lingkar dalam kekuasaan.

Ia menegaskan bahwa menutup mata terhadap fakta yang muncul di persidangan hanya akan menambah kekecewaan publik.

Terakhir, Mahfud mengajak seluruh elemen masyarakat, media, dan tokoh bangsa untuk terus menyuarakan keadilan secara elegan namun tegas.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga