Kasus Ijazah Jokowi Jadi Sorotan, Hukum Indonesia Disebut Terbelenggu Politik

Repelita Jakarta - Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto mengkritik tajam naiknya kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo ke tahap penyidikan.

Polda Metro Jaya sebelumnya menetapkan perkara ini masuk penyidikan setelah laporan dari Jokowi.

Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, menyatakan bahwa langkah tersebut menandakan laporan yang disampaikan mengandung kebenaran dan unsur pidana.

Rivai juga menyampaikan harapan agar nama baik Jokowi dapat pulih melalui proses hukum ini.

Namun, Gigin memberikan sorotan berbeda melalui akun media sosialnya.

Ia menilai naiknya kasus ini menunjukkan kondisi hukum di Indonesia yang kacau dan dikendalikan oleh politik.

“Kasus ijazah palsu yang sudah naik ke tahap penyidikan,” tulis Gigin.

“Mempertontonkan kepada dunia bahwa hukum di sini berada di bawah kendali politik,” tambahnya.

Gelar perkara di Bareskrim Polri belum menunjukkan bukti konkret soal keaslian ijazah Jokowi.

Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro dinilai belum menghadirkan bukti meyakinkan terkait dugaan tersebut.

Pakar forensik digital Rismon Sianipar dan timnya menyatakan bahwa dugaan ijazah dan skripsi palsu layak dilaporkan.

"Ini sedang dipertimbangkan untuk laporan skripsi palsu," kata Rismon.

Rismon juga berencana melaporkan dugaan informasi bohong yang disampaikan Jokowi terkait dosen pembimbingnya.

Jokowi menyebut Kasmudjo sebagai dosen pembimbingnya, namun klaim tersebut dibantah oleh Kasmudjo sendiri.

"Dan dugaan pembohongan publik terkait pak Kasmudjo yang bukan dosen pembimbing skripsi maupun akademik Jokowi," ujar Rismon.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga