:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1984/original/dino-pati-130912a.jpg)
Repelita Jakarta - Dino Patti Djalal mengungkapkan keprihatinannya atas langkah hukum yang diambil Presiden Joko Widodo terhadap sejumlah tokoh yang menyuarakan keraguan terhadap keaslian ijazahnya.
Melalui unggahan di akun X pribadinya pada Selasa, 15 Juli 2025, Dino menyatakan bahwa upaya pemidanaan terhadap pihak-pihak yang mempertanyakan isu ijazah palsu merupakan tindakan yang memprihatinkan, apapun pasal yang dijadikan dasar hukum.
Menurutnya, dalam sistem demokrasi dan era reformasi, berbagai hal yang menyangkut sosok pemimpin negara seperti ijazah, kondisi kesehatan, kekayaan, afiliasi politik dan bisnis, serta rekam jejak harus bisa dikritisi secara terbuka oleh masyarakat.
"Being criticized is the price of leadership sebelum, sewaktu dan sesudah berkuasa. Accept it," tegas Dino.
Ia menilai bahwa pemidanaan terhadap Roy Suryo dan tokoh lain justru dapat menimbulkan kesan bahwa Jokowi tengah berupaya membungkam suara masyarakat sipil, dan berpotensi menjadi bumerang politik.
Dino berpendapat, tindakan kriminalisasi ini mencerminkan kepanikan dan justru dapat memperkuat keraguan publik terhadap Jokowi.
"Seharusnya Jokowi tetap tenang, dan tempuh jalur hukum tanpa pidanakan Roy Suryo dkk. Suharto setelah lengser pernah menuntut wartawan Jason Tejasukmana (dari Time Magazine yang menulis re harta kekayaan beliau), tapi tidak mempidana. Pak @jokowi, balas Roy Suryo cs dengan argumen, senyum, doa & bukti, bukan dengan bui," tutupnya.
Kasus terkait tuduhan ijazah palsu yang melibatkan Presiden Jokowi kini telah masuk ke tahap penyidikan.
Jokowi menduga bahwa rangkaian isu hukum yang menyerangnya merupakan bagian dari skenario politik berskala besar yang menargetkan dirinya dan keluarganya.
Isu yang menyeretnya mencakup tudingan ijazah palsu hingga proses hukum pidana, serta desakan untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka, putranya yang kini menjabat sebagai wakil presiden.
"Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk men-downgrade," ujar Jokowi saat berada di kediamannya di kawasan Banjarsari, Solo, Senin, 14 Juli 2025.
"Termasuk itu (isu pemakzulan) jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik," tegasnya.
Meski dihantam berbagai isu negatif, Jokowi mengaku tak terlalu ambil pusing.
"Ya buat saya biasa-biasa aja lah dan biasa, ya bisa," ucap mantan kader PDI Perjuangan itu.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

