Cerita Kucing-kucingan Topan Ginting dengan Penyidik KPK

Repelita Medan - Penangkapan Topan Ginting oleh Komisi Pemberantasan Korupsi diwarnai aksi kejar-kejaran dramatis di Medan, Sumatera Utara, pada Kamis malam, 26 Juni 2025.

Topan, yang menjabat Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, disebut berusaha menghindari operasi tangkap tangan dan sempat bersembunyi dari penyidik.

Operasi dilakukan serentak di Medan dan Padangsidimpuan terhadap lima tersangka yang terlibat dalam kasus suap proyek infrastruktur.

Setelah beberapa jam berselang, penyidik berhasil membekuk Topan di Medan.

"Ada jeda beberapa jam dari penangkapan tersangka lain," ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis, 10 Juli 2025.

Dua penegak hukum mengungkapkan bahwa mobil penyidik sempat mengejar kendaraan Topan yang kala itu diduga dikawal aparat militer.

KPK akhirnya meminta bantuan polisi militer untuk menangkapnya.

Menurut Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, pengawalan tentara kemungkinan merupakan pengamanan resmi dari pihak pemprov.

"Mungkin itu pengamanan resmi yang diminta oleh pejabat Pemprov, dalam hal ini Kadis PUPR," jelas Asep, Jumat, 11 Juli 2025.

Hingga kini, pihak TNI belum memberikan klarifikasi terkait keterlibatan aparat dalam pengawalan tersebut.

Dua penegak hukum menduga Topan sempat menghilangkan jejak digital sebelum ditangkap karena ponsel iPhone miliknya terlihat baru dan nyaris kosong.

KPK menyita telepon seluler itu sebagai barang bukti.

Setelah ditangkap, Topan langsung dibawa ke Jakarta dan ditahan di rutan KPK bersama empat tersangka lain.

Mereka adalah dua PPK, Rasuli Efendi Siregar dan Heliyanto, serta dua pihak swasta, Akhirun Efendi Siregar dan Rayhan Dulasmi Piliang.

KPK menyita uang tunai Rp 231 juta sebagai dugaan suap proyek serta hasil penggeledahan di rumah Topan berupa Rp 2,8 miliar tunai, pistol Beretta, tujuh peluru, dan satu pucuk airsoft gun.

Penangkapan ini bermula dari temuan KPK terkait pertemuan antara para PPK dan kontraktor proyek pembangunan jalan.

KPK mengendus transaksi sekitar Rp 2 miliar yang mengarah pada pemberian proyek melalui sistem e-Katalog.

Asep menyatakan pihak swasta ingin mendapatkan proyek jalan, dan Topan ikut hadir dalam pertemuan di sebuah hotel di Medan pada 25 Juni 2025 malam.

Dalam pertemuan itu, Topan diduga meminta PPK agar memenangkan perusahaan milik Akhirun dan Rayhan dalam sistem e-Katalog LKPP.

Deputi Hukum LKPP Setya Budi Arijanta menjelaskan celah kecurangan dalam sistem tersebut terbuka karena pertemuan dan kesepakatan bisa dilakukan sebelum proyek diumumkan.

"Modusnya itu PPK dan rekanan ketemu dulu, setelah deal baru ditayangkan oleh PPK besoknya di e-Katalog," ujarnya, Rabu, 9 Juli 2025.

Nama Wali Kota Medan Bobby Nasution ikut terseret karena Topan dikenal sebagai orang dekatnya sejak masa Pilkada.

Topan disebut berperan dalam pemenangan Bobby di Pilkada Medan tahun 2020.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga