Budi Arie Minta Tambahan Rp5,98 Triliun Demi Koperasi, Sorotan Mengarah ke Anggaran Pelatihan

Repelita Jakarta - Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengajukan permintaan tambahan anggaran belanja sebesar Rp5,98 triliun untuk pelaksanaan program di tahun anggaran 2025.

Permintaan ini menuai sorotan karena porsi terbesar anggaran tersebut dialokasikan untuk kegiatan pelatihan.

Ketua Umum Pro Jokowi itu menegaskan bahwa pelatihan ini bertujuan memperkuat program strategis berupa pengembangan Koperasi Desa atau Kelurahan Modern Produktif (KDKMP).

Ia memaparkan di hadapan Komisi VI DPR RI, Rabu 9 Juli 2025, bahwa usulan tambahan anggaran tersebut mencakup dukungan manajemen senilai Rp340 miliar dan program perkoperasian sebesar Rp5,64 triliun.

Menurut Budi, tambahan dana itu terbagi dalam skema reguler senilai Rp1,2 triliun dan skema dekonsentrasi sebesar Rp4,78 triliun.

Jika disetujui, maka total anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun depan bisa tembus di angka Rp6,45 triliun lebih.

Anggaran jumbo itu disebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Dana yang diajukan akan digunakan untuk merancang model bisnis KDKMP, membangun serta memperkuat kelembagaan koperasi, hingga melaksanakan pelatihan dan pendampingan SDM perkoperasian.

Budi menyebut koperasi desa harus menjadi penggerak utama perekonomian rakyat di level paling dasar.

Selain anggaran 2025, Kemenkop UKM juga mengusulkan proyeksi anggaran untuk tahun 2026 dengan nilai mencapai Rp7,85 triliun.

Angka tersebut jauh di atas pagu indikatif yang hanya Rp311,73 miliar.

Rincian usulan itu terdiri atas dukungan operasional senilai Rp514,13 miliar dan program perkoperasian sebesar Rp7,34 triliun.

Budi menjelaskan bahwa anggaran lanjutan itu akan difokuskan pada digitalisasi koperasi, peningkatan manajemen berbasis data, penguatan SDM, serta pemantauan dan evaluasi keberlanjutan 80.000 KDKMP.

Ia menegaskan bahwa transformasi koperasi tidak boleh setengah hati dan butuh investasi besar agar hasilnya benar-benar bisa dirasakan masyarakat. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga