Adian Napitupulu Sentil Kemenhub Soal Potongan Ojol Berubah-Ubah: Jangan Sembunyi di Balik Stempel Menteri

 

Repelita Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dianggap tidak konsisten dalam menetapkan potongan tarif ojek online (ojol).

Dalam rapat kerja bersama Menhub Dudy Purwagandhi di Gedung DPR, Adian menyoroti perubahan-perubahan regulasi yang dianggap terlalu cepat dan tanpa dasar yang jelas.

Ia menyebut peraturan-peraturan tersebut mencerminkan lemahnya landasan kebijakan, bukan karena siapa yang mengeluarkan, melainkan karena minimnya argumen kuat yang mendasari keputusan tersebut.

Adian mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun, Kemenhub telah mengganti aturan potongan aplikasi ojol sebanyak empat kali.

Angka potongan yang berubah-ubah, mulai dari 20 persen, 15 persen, hingga 15 persen ditambah 5 persen, menjadi sorotan tajam karena dinilai membingungkan dan merugikan pengemudi.

Ia juga membandingkan kebijakan pemerintah daerah seperti Wali Kota Balikpapan yang berani menetapkan potongan hanya 15 persen, serta aplikasi di negara lain seperti Gojek Singapura yang hanya mengambil potongan 10 persen.

"Pertimbangan apa yang membuat Kemenhub tetapkan 15 persen plus 5 persen? Kenapa tidak kembali ke 15 seperti aturan sebelumnya?" tanya Adian.

Ia menantang Kemenhub untuk secara terbuka memaparkan data dan pertimbangan di balik kebijakan tersebut agar masyarakat mengetahui alasan sebenarnya.

Menurut Adian, publik tidak butuh tahu siapa yang membuat keputusan, tapi menginginkan alasan konkret dan transparan dari kebijakan yang berdampak luas itu.

"Keputusan itu harus bisa diperdebatkan, tidak bisa hanya mengandalkan stempel kementerian," ujarnya menutup pernyataan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga