Percetakan Pasar Pramuka Kompak Pasang Pengumuman Tolak Jasa Ijazah Palsu di Tengah Sorotan Publik

 

Repelita Jakarta - Sejumlah kios percetakan di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, mulai memasang spanduk besar bertuliskan penolakan terhadap jasa ilegal, seperti "Kami Tidak Menerima Jasa Edit Ijazah Palsu" dan "Percetakan Resmi, Tidak Layani Ijazah Palsu".

Langkah ini menjadi bentuk pernyataan tegas dari pelaku usaha sah yang ingin memisahkan diri dari praktik pemalsuan dokumen, yang kembali menjadi sorotan setelah mencuatnya isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Hampir seluruh kios di kawasan tersebut terlihat menampilkan tulisan serupa, menunjukkan sikap kolektif untuk menolak permintaan edit dokumen ilegal.

Beberapa pemilik kios bahkan menyatakan siap untuk direkam ketika menolak permintaan mencetak ijazah palsu dari pelanggan.

“Silakan direkam, Pak. Kami tidak pernah menerima jasa edit ijazah. Kami ini percetakan resmi,” ujar seorang pemilik kios yang telah lama beroperasi di kawasan itu.

Ia menambahkan bahwa menjaga integritas jauh lebih penting dibandingkan mengejar keuntungan sesaat dari praktik melanggar hukum.

“Kami ini punya izin. Jangan samakan kami dengan oknum. Kalau mau cetak yang sah dan resmi, ke sini saja,” ungkap Pak Haji, salah satu pemilik kios yang sudah dikenal pelanggan lama.

Dengan cara ini, para pelaku usaha berharap dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap percetakan legal yang selama ini beroperasi sesuai aturan.

Namun demikian, masih ada pedagang yang mengakui bahwa aktivitas ilegal tidak sepenuhnya hilang, melainkan hanya berpindah ke bawah permukaan.

“Yang dulu-dulu masih ada, tapi sekarang mereka tiarap. Sejak nama Pasar Pramuka sering muncul di berita, mereka menghindar,” ujar seorang pedagang yang meminta identitasnya disembunyikan.

Pasar Pramuka dikenal sejak era 1980-an sebagai pusat jasa pengetikan dan percetakan bagi mahasiswa berbagai universitas di Jakarta.

Namun, memasuki dekade 1990 hingga awal 2000-an, sebagian kios berubah fungsi menjadi tempat pemalsuan berbagai dokumen, termasuk ijazah dan akta kelahiran.

“Dulu saya sempat bantu-bantu jadi perantara dokumen palsu,” kata Iwan, seorang tukang ojek yang sudah puluhan tahun mangkal di kawasan tersebut.

“Pasar Pojok itu dulu pusatnya. Apa aja bisa diurus.”

Pada 2015, saat Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai Gubernur DKI, kawasan Pasar Pramuka Pojok dibongkar dan para pedagang direlokasi.

Sejak itu, aktivitas ilegal mulai mereda, meski citra negatif masih menempel.

Kini, pelaku usaha resmi terus berupaya mengembalikan nama baik kawasan tersebut.

Mereka berharap masyarakat bisa membedakan antara usaha legal dan pelaku pemalsuan yang bersembunyi di balik nama Pasar Pramuka.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga